Tidak Semua Warga Dapat Vaksin Gratis, Ini Dampaknya Menurut Epidemiolog

KOMPAS.com - Vaksin virus corona untuk penyakit Covid-19 yang dipesan oleh Pemerintah Indonesia sudah mulai dikirim dan diterima. 

Kloter pertama vaksin yang datang adalah 1,2 juta dosis vaksin dari pabrik farmasi Sinovac, yakni pada 6 Desember 2020 lalu.

Rencananya di tahun 2021, masih ada 1,8 juta dosis vaksin Sinovac lagi yang juga akan dikirim ke Tanah Air.

Selanjutnya, akan ada sebanyak 45 juta dosis bahan baku pembuatan vaksin juga akan dikirimkan ke Indonesia di tahun yang sama, dalam dua kloter pengiriman.

Target vaksinasi

Sementara itu dikutip dari pemberitaan Kompas.com  (17/11/2020), Kementerian Kesehatan RI menyebut vaksinasi ditargetkan akan dilakukan pada 107 juta masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun.

Dari jumlah itu, hanya 30 persen di antaranya saja yang akan mendapatkan vaskin melalui program Pemerintah, alias gratis.

Sisanya sebanyak 70 persen diproyeksikan dapat melakukan vaksinasi secara mandiri atau berbayar.

Petisi vaksin gratis

Terkait hal ini, sejumlah pihak yang menyatakan keberatannya. Salah satunya muncul dalam sebuah petisi bertajuk "Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Semua Rakyat Indonesia!"

Kampanye ini dibuat oleh Sulfikar Amin dan ditujukan pada Presiden Joko Widodo, Ketua dan Para Wakil Ketua DPR, juga Menkes Terawan.

Dibuat sejak 4 hari yang lalu (8/12/2020), hingga Sabtu (12/12/2020) pukul 13.35 WIB, petisi ini sudah ditandatangani oleh lebih dari 1.800 orang.

Banyak alasan yang dituliskan kenapa vaksin harus diberikan secara gratis, di antaranya karena banyak rakyat yang tidak mampu untuk mendapatkannya. Padahal vaksinasi ini sangat penting demi keselamatan bersama.

Hal yang sama juga disampaikan oleh pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman.

Dicky menyebut sudah semestinya seluruh rakyat mendapatkan vaksin ini secara gratis dari Pemerintah.

Menurut dia, sangat tidak logis dan tidak akan membantu keberhasilan suatu program vaksinasi jika vaksinasi tidak seluruhnya di-cover, ditanggung, disediakan oleh Pemerintah yang merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah.

"Itu (vaksinasi berbayar) logika yang sangat sangat mendasar dalam suatu program vaksinasi dalam situasi wabah atau bencana nasional," kata Dicky saat dihubungi Sabtu (12/12/2020).

Vaksinasi tidak efektif

Kondisi yang menuntut intervensi semacam ini tidak harus dalam kondisi pandemi, ia menyebut kondisi epidemi, atau kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sekali pun penting bagi Pemerintah untuk menjamin seluruh masyarakat mendapatkan program vaksinasi.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka hasil vaksinasi yang didapat tidak akan mencapai hasil yang efektif.

"Ini yang enggak akan efektif jadinya," ujar Dicky.

Ia melanjutkan, hal lain yang harus disadari oleh Pemerintah terkait vaksinasi mandiri ini adalah adanya kondisi ekonomi dan persepsi masyarakat yang masih beragam.

Dicky mengatakan, tidak semua orang memiliki kapasitas ekonomi yang memadai untuk membeli vaksin yang nantinya akan dibanderol dengan harga tertentu.

Kemudian sisi persepsi, saat ini Dicky menyebut belum semua orang memiliki persepsi yang sama terkait penyakit Covid-19.

"Minimnya strategi risiko yang dibangun membuat sebagian dari masyarakat itu memiliki persepsi yang berbeda terkait Covid. Bahkan ada yang tidak mempercayai adanya Covid-19, kok," sebut dia.

"Jadi jangankan mau bayar (beli) vaksin, mau divaksin (secara gratis) saja enggak akan mau," lanjutnya.

Strategi komunikasi dan herd immunity

Karena itu, Dicky merasa Pemerintah penting untuk melakukan strategi komunikasi risiko yang tepat mulai dari sebelum, saat, dan setelah program vaksinasi.

"Jadi prinsip dasar dari program vaksinasi dalam situasi wabah sebesar ini, selain vaksinnya aman dan efektif, dia harus sifatnya, vaksinnya gratis dan sukarela, dua hal yang mendasar," papar Dicky.

Jika Pemerintah menginginkan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat, harus dipahami bahwa kekebalan ini baru akan tercipta jika faktor-faktor pendukungnya terpenuhi.

"Dan juga jangan lupakan, keberhasilan herd immunnity juga tergantung pada angka reproduksi (kasus) yang rendah, serendah-rendanya. Kemudian angka cakupan vaksinasi yang tinggi, mendekati 100 persen," pungkas Dicky.

Dikutip dari Kompas.com (4/12/2020), ada sejumlah negara yang diketahui akan menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakatnya. Negara-negara itu di antaranya adalah Perancis, Jepang, Arab Saudi, Belgia, dan Portugal.