Diusung PDI-P, Bagaimana Peluang Gibran-Teguh di Pilkada Solo 2020?

Keputusan itu dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam Pengumuman Tahapan II 45 Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak, Jumat (17/7/2020).

Bagaimana peluang putra sulung Presiden Joko Widodo itu dalam kontestasi politik di Solo?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati menilai, peluang Gibran-Teguh untuk memenangi Pilkada Solo 2020 sangat besar.

Apalagi, kata Mada, Kota Solo merupakan salah satu wilayah yang memiliki basis massa PDI-P cukup besar.

"Kalau bicara peluang, ya ada peluang untuk menang dan terpilih dalam Pilkada tahun 2020 ini," kata Mada saat dihubungi Kompas.com, Jumat(17/7/2020).

Menurut dia, dengan catatan, mesin PDI-P berjalan baik untuk Pilkada 2020.

Soliditas PDI-P di Jawa Tengah

Pencalonan Gibran sebagai Calon Wali Kota, sempat diwarnai dengan berbagai dinamika-dinamika.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Solo sempat mengajukan calon lain yakni Achmad Purnomo-Teguh Prakosa menjadi bakal calon wali kota dan wakil wali kota.

Sementara itu, Gibran juga mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jateng.

Akhirnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P memutuskan untuk mengusung Gibran sebagai calon wali kota dan Teguh Prakosa sebagai calon wakil wali kota.

Mengenai riuhnya bursa calon Wali Kota Solo ini, menurut Mada, tak akan memengaruhi soliditas PDI-P di Jawa Tengah.

"Pengamatan saya, di Jawa Tengah akan tetap solid. Cuma, yang di DPC harus kita lihat lagi apakah bisa menerima. Tapi saya kira Pak Purnomo juga sudah legowo," ucap Mada.

Menurut Mada, DPP PDI-P memilih Gibran karena pertimbangan memunculkan ide baru, regeneasi baru, dan pengelolaan Kota Solo yang lebih segar.

Selain itu, pengusungan Gibran dinilainya tak lepas dari citra yang ingin dibangun PDI-P untuk menggaet anak muda dan menawarkan perubahan.

"Meskipun tentu saja kita bisa melihat bahwa Mas Gibran kan masih muda dan bisa dikatakan bau kencur," kata Mada.

Proses pencalonan yang tertutup

Dinamika yang terjadi dianggap Mada hal yang biasa dalam partai politik. Dalam proses pencalonan selalu ada tarikan antara pusat dan daerah.

"Antara keinginan DPP dengan keinginan kepengurusan partai di tingkat daerah. Itu saya kira tarikannya tarikan klise yang juga terjadi di pilkada-pilkada sebelumnya," papar Mada.

Hal tersebut karena proses pencalonan atau nominasi cenderung tertutup dan kurang melibatkan partisipasi publik.

"Ada kemungkinan pengaruh oligarki, pengaruh dinasti politik. Kita bicara secara umum. Pengaruh-pengaruh itu akan menjadi sangat terasa sekali dan potensial terjadi," ujar dia.

Oleh karena itu, Mada berharap muncul partai-partai lain yang menawarkan proses nominasi secara lebih terbuka. 

"Sehingga ada mekanisme baru, ada proses baru dalam nominasi yang itu sekiranya bisa menjadi mekanisme bagi partai-partai lain untuk menghadapi partai-partai terutama yang dianggap sudah mapan dan kuat di suatu daerah," kata Mada.