Duduk di Dewan HAM PBB, Indonesia Juga Harus Perbaiki Kondisi HAM Dalam Negeri

KOMPAS.com - Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Mohammad Choirul Anam mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Menurut dia, keanggotaan Indonesia tersebut penting di kancah internasional, khususnya dalam politik HAM internasional.

"Namun juga penting bagi indonesia untuk mendorong perubahan lebih baik di level nasional," kata Anam kepada Kompas.com, Jumat (18/10/2019).

Anam mengatakan, peran Indonesia di level internasional dalam konteks HAM akan maksimal jika kondisi HAM di level nasional juga membaik.

Jika masih banyak pekerjaan rumah di nasional, menurut Anam, peran di level internasional pun akan mengalami hambatan.

Oleh karena itu, Anam mengingatkan, terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM PBB harus dimaknai sebagai pekerjaan bersama.

"Bukan hanya tanggung jawab Kemenlu. Semua pihak, khususnya Kementerian lain, kepolisian maupun instansi lain yang berhubungan dengan perbaikan kondisi HAM," ujar Anam.

"Harus ada upaya yang lebih kuat dan keras perbaikan kondisi HAM di Indonesia," lanjut dia.

Menurut dia, kondisi ini juga menjadi keuntungan bagi Indonesia yang mendambakan perbaikan HAM di dalam negeri.

"Harus dikerjakan lebih baik. Karena kalau tidak, akan jadi sorotan lebih tajam oleh komunitas internasional," ujar Anam.

"Ibaratnya, tidak bisa ngomong banyak meminta perbaikan di negara orang, kalau negara sendiri masih punya masalah," kata dia.

Kesempatan ini, lanjut Anam, menjadi momentum perbaikan kondisi HAM di nasional dan peningkatan peran politik HAM internasional.

Seperti diberitakan sebelumnya, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022.

Indonesia berhasil mengantongi 174 suara dalam pemilihan yang dilaksanakan di markas besar PBB di New York, Kamis (17/10/2019).

Hingga saat ini, Indonesia tercatat telah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali.