Kok Masyarakat "Kepo" Gaji Anggota DPR di Indonesia?

KOMPAS.com - Sebelum pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024, muncul data mengenai gaji dan tunjangan dari para anggota dewan tersebut.

Adapun kabar seputar gaji dan tunjangan tersebut menjadi incaran informasi yang dicari-cari masyarakat Indonesia. Bahkan, keyword gaji anggota DPR sempat menjadi trending di mesin pencarian Google.

Mengulik hal ini, muncul pertanyaan mengapa fenomena rasa ingin tahu atau "kepo" yang dialami masyarakat Indonesia terhadap isu gaji anggota DPRD dan DPR cukup besar?

Psikolog asal Solo, Hening Widyastuti menyampaikan bahwa perihal gaji adalah masalah privasi seseorang dan hal ini justru menarik untuk dikulik terlebih dari anggota dewan.

"Topik gaji sebetulnya masalah privasi seseorang, akan tetapi berkaitan dengan seseorang yang populer, seperti politikus, pejabat negara, maka akan menjadi menarik untuk dikulik lebih dalam, termasuk masalah salary anggota DPR," ujar Hening kepada Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Menurutnya, kabar seputar gaji sampai dengan informasi nominal dari anggota dewan menjadi topik hangat dan ditunggu masyarakat Indonesia.

Pasalnya, sejumlah masyarakat yang kepo justru ingin melihat lebih dalam kehidupan pribadi seseorang berkaitan dengan gaya hidup, passion, dan koleksi pribadi dari orang yang bersangkutan.

"Kehadiran berita tersebut menjadi hiburan menarik bagi masyarakat," ujar Hening.

Sementara, Hening mengungkapkan bahwa ketika muncul informasi gaji sampai nominalnya dari anggota dewan pada tahun-tahun sebelumnya, masyarakat tidak begitu antusias dan cenderung merespons hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa.

Namun, tingginya rasa ingin tahu terhadap gaji dan tunjangan anggota dewan ini menjadi meningkat pasca-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR.

Tidak langsung puas

Kemudian, Hening juga mengatakan bahwa ketika masyarakat telah mengetahui nominal gaji, mereka cenderung belum puas dan berusaha mengulik lebih dalam perihal anggota keluarga dari anggota dewan.

"Mereka berusaha lebih dalam, seperti cari informasi siapa istrinya, anak-anaknya, rumahnya seperti apa, mobilnya apa, koleksi harta bendanya apa saja, dan anggota DPR itu pernah jalan-jalan ke tempat mana saja," ujar Hening.

Ia menyampaikan, tindakan rasa ingin tahu tersebut jika dilihat dari sisi pencari informasi, maka hal itu menjadi sebuah hiburan yang menyenangkan di tengah keruwetan situasi dan kondisi saat ini.

Di sisi lain, informasi yang membahas gaji dan tunjangan anggota dewan juga mampu menjatuhkan anggota DPR juga.

Sebab, banyak masyarakat Indonesia masih dalam situasi kesulitan ekonomi, adanya tekanan pikiran atau stress, dan beban hidup berat yang harus ditanggung.

"Masyarakat yang mengalami hal tersebut akan geleng kepala dan mengelus dada. Prihatin dengan gaji (yang diterima anggota dewan) sebesar itu berbanding terbalik dengan kerja anggota DPR yang bila rapat sering tertidur di ruang sidang, dan lainnya," ujar Hening.

"Lebih terlihat menghambur-hamburkan uang rakyat. Mereka digaji oleh rakyat Indonesia, akan tetapi kerja anggota dewan banyak tidak mengutamakan dan mengemban amanah rakyat," kata dia.

Tak hanya itu, tindakan kepo yang dilakukan sejumlah masyarakat juga bukan karena mereka ingin berada di posisi DPR atau menjadi anggota DPR.

Namun, orang dengan rasa ingin tahu tinggi tentang gaji DPR dan DPRD itu hanya ingin mengetahui lebih dalam tentang informasi pribadi anggota dewan.