VIDEO Kerusuhan Manokwari, Perekonomian Lumpuh, Wagub Papua Barat Berharap Massa Tenang

MANOKWARI, KOMPAS.com - Dampak dari kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, aktivitas perekonomian warga di Kota Manokwaru lumpuh. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengimbau warga untuk tenang dan tak melakukan aksi yang merugikan diri sendiri. 

Simak pula perkembangan terkini kasus kerusuhan di Manokwari melalui Topik Pilihan Kerusuhan di Manokrawi. 

Kerusuhan di Manokwari pada Senin (19/8/2019) pecah akibat massa marah sebagai respons solidaritas perlakuan aparat pada aksi para mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Kompas TV melaporkan, demo massa di Manokwari diawali dengan blokade jalan dan pembakaran di tengah jalan. 

Dalam aksinya warga memblokade jalan dengan ranting pohon serta membakar ban bekas. Beberapa ruas jalan yang di blokade diantaranya Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan Jalan Manunggal Amban di Distrik Manokwari Barat.

Akibat aksi ini aktivitas warga terganggu. Sejumlah toko dan bank tutup. Aksi itu merembet dengan pembakaran Gedung DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari. 

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan, pihaknya mengimbau supaya massa bisa menahan diri. "Karena segalanya bisa kita komunikasikan dengan baik, kita cari solusi dengan baik," katanya.

Harapannya, aksi yang dilakukan tidak mengganggu ketertiban umum serta perekonomian Manokwari sendiri. "Kita cegah supaya tidak mengganggu aktivitas ekonomi, jika terjadi justru akan merugikan kita semua," katanya. 

Lakotani melaporkan, hampir titik-titik kawasan pertumbuhan di Manokwari terkena dampak. Aksi demonstrasi yang merusak beberapa fasilitas publik membuat warga takut keluar rumah. 

"Kawasan yang tak terkena dampak hanya di pinggiran Manokwari. Tapi di pusat kota, di pelabuhan, pusat pertokoan, semua terkena dampak. Praktis aktivitas hari ini untuk sementara tidak berjalan," katanya. 

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, sejumlah massa sejak Senin (19/8/2019) pagi melakukan aksi turun ke jalan di Kota Manokwari. Mereka memblokade jalanan dan membakar ban-ban bekas.

Dalam tayangan Kompas TV terlihat api bercampur kepulauan asap menyelimuti gedung wakil rakyat di Papua Barat.

Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan melaporkan, akibat pembakaran gedung DPRD Papua Barat, sejumlah ruas jalan ditutup. Salah satunya adalah jalan utama di daerah itu, Jalan Yos sudarso.

Peristiwa berawal dari aksi protes warga atas dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah di Jawa Timur.

Massa kemudian menyampaikan protes dengan menyebar ke sejumlah jalan sambil membawa senjata tajam dan spanduk sebagai bentuk protes.

Sebagian massa yang membawa senjata tajam menebang pohon untuk membuat blokade jalan.

Aparat keamanan berusaha membubarkan aksi massa. Sebagian berjaga di objek vital seperti bank, pusat perbelanjaan dan lainnya.

"Sejumlah ruas jalan ditutup setelah pembakaran gedung DPRD ini," kata Budi melaporkan ke Kompas TV.

Pantauan Kompas.com, sejumlah ruas jalan yang diblokade, yakni Jalan Yos Sudarso, Jalan Trikora Wosi dan jalan Manunggal Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari.

Selain itu, massa juga melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta tiang lampu lalu lintas di pinggir jalan Yos Sudarso.

Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat, terhadap mahasiswa Papua, di Malang, Surabaya dan Semarang.

Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani kepada Kompas TV menyebutkan, massa menutup hampir semua ruas jalan di Manokwari.

Bahkan ia tidak bisa mendekati gedung DPRD Papua Barat yang jaraknya cukup dekat dengan kantornya. Hal itu karena massa masih beringas.

Lakotani mengatakan, pimpinan daerah saat ini sedang berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pemimpin aksi. Ia sudah berkoordinasi dengan kapolda dan panglima TNI untuk bertemu dengan pemimpin aksi massa agar situasi bisa tenang.

"Kami sedang mencari jalan untuk bertemu dengan pimpinan aksi," kata Lakotani.