Sikap DPR ini sejalan dengan dorongan dari DPR bahwa penetapan dapil tetap mengikuti UU Pemilu yang lama. Dalam UU itu, dapil ditentukan oleh DPR.

KPU adalah lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Sejarah KPU dimulai sejak Presiden Soekarno membentuk Badan Pembentuk Susunan Komite Nasional Pusat pada 1946.

Ia menilai, ada upaya tarik menarik dalam isu konsultasi antara KPU dengan DPR.

Komisi Pemilihan Umum memulihkan dan mengembalikan wewenang KPU Jawa Timur, terkait penyelenggaraan Pemilu Gubernur Jawa Timur pada tahun ini. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno KPU, Rabu (14/8/2013) malam.