Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uupa

KPA Desak PP Kemudahan Berinvestasi di IKN Dibatalkan, Ini Alasannya
KPA Desak PP Kemudahan Berinvestasi di IKN Dibatalkan, Ini Alasannya
"(dengan PP 12/2023) Proyek IKN kuat berorientasi pada kepentingan bisnis bersifat lapar tanah," ujar Dewi Kartika.
Berita
PP Kemudahan Berusaha di IKN Berlaku, KPA: Lebih Buruk dari Hukum Agraria Kolonial
PP Kemudahan Berusaha di IKN Berlaku, KPA: Lebih Buruk dari Hukum Agraria Kolonial
"Kebijakan ini jauh mundur ke belakang, sebab isinya lebih buruk jika dibandingkan saat bangsa Indonesia masih dijajah Belanda," ujar Dewi Kartika.
Hunian
Masa Konsesi HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN Dianggap Langgar UUPA
Masa Konsesi HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN Dianggap Langgar UUPA
Selain dinilai bertentangan dengan UUPA, PP 12/2023 juga melanggar Putusan MK No.21-22/PUU-V/2007 terkait pemberian konsesi hak sekaligus di awal.
Berita
Penting Diketahui, Status Tanah Girik dalam Hak Atas Tanah
Penting Diketahui, Status Tanah Girik dalam Hak Atas Tanah
Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tidak mengenal istilah girik dalam hak atas tanah.
Berita
Tumpang Tindih, UU Pertanahan dan UU Kehutanan Perlu Direvisi
Tumpang Tindih, UU Pertanahan dan UU Kehutanan Perlu Direvisi
Sofyan menegaskan, tumpang tindih UU ini harus segera diselesaikan agar upaya reforma agraria dapat dilaksanakan dengan mudah.
Berita

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads