Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Menaker Akui, Sebelum UU Cipta Kerja Terbit Banyak Regulasi Berbelit dan Tumpang Tindih
Menaker Akui, Sebelum UU Cipta Kerja Terbit Banyak Regulasi Berbelit dan Tumpang Tindih
Ida mengatakan, masalah birokrasi yang berbelit dan regulasi yang tumpang tindih bisa diatasi dengan UU Cipta kerja.
Whats New
Koalisi Selamatkan Konstitusi Minta Hakim Nyatakan UU MK Hasil Revisi Cacat Formil
Koalisi Selamatkan Konstitusi Minta Hakim Nyatakan UU MK Hasil Revisi Cacat Formil
Koalisi Selamatkan Konstitusi meminta MK menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi cacat formil.
Nasional
Sidang Uji Materi UU MK, Ini Pasal-pasal yang Dipermasalahkan Pemohon
Sidang Uji Materi UU MK, Ini Pasal-pasal yang Dipermasalahkan Pemohon
"Semakin tinggi usia pun tidak menjamin integritas dan profesionalitas hakim," tuturnya.
Nasional
Bakal Ada 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Intip di Laman Ini
Bakal Ada 44 Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Intip di Laman Ini
Pemerintah bakal mengunggah aturan turunan tersebut di laman uu-ciptakerja.go.id agar bisa diakses oleh publik.
Whats New
Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Perubahan Aturan Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Perubahan Aturan Perpajakan dalam UU Cipta Kerja
Dalam UU Cipta Kerja, pemerintah mendesain ulang beberapa aturan terkait perpajakan, seperti PPh, PPN, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Whats New

All News

Sidang Pengujian UU MK, Pemohon Ungkap Dugaan Pelanggaran Konstitusional

Sidang Pengujian UU MK, Pemohon Ungkap Dugaan Pelanggaran Konstitusional

Nasional
Promosikan UU Cipta Kerja di Forum APEC, Jokowi Janjikan Iklim Investasi Berkualitas

Promosikan UU Cipta Kerja di Forum APEC, Jokowi Janjikan Iklim Investasi Berkualitas

Nasional
Digugat karena Lanjutkan Pilkada 2020, Komisi II: Kami Jalankan Amanat UU

Digugat karena Lanjutkan Pilkada 2020, Komisi II: Kami Jalankan Amanat UU

Nasional
UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?

UU Cipta Kerja, Kepentingan Publik atau Kartel Politik?

Whats New
OSS Jamin Kepastian Hukum bagi Investor Asing Buka Usaha di Indonesia

OSS Jamin Kepastian Hukum bagi Investor Asing Buka Usaha di Indonesia

Berita
Perombakan Struktur KPK Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang

Perombakan Struktur KPK Dinilai Bertentangan dengan Undang-undang

Nasional
Ditangkap karena Dugaan Makar, Awalnya Peserta RDP Otsus Papua Dibubarkan karena Langgar Protokol Kesehatan

Ditangkap karena Dugaan Makar, Awalnya Peserta RDP Otsus Papua Dibubarkan karena Langgar Protokol Kesehatan

Regional
Tujuh Aspek Substansial RUU Perubahan Atas UU Jalan, Perlu Diperbaiki

Tujuh Aspek Substansial RUU Perubahan Atas UU Jalan, Perlu Diperbaiki

Berita
Ketum Kadin: UU Cipta Kerja Dapat Gairahkan Dunia Usaha

Ketum Kadin: UU Cipta Kerja Dapat Gairahkan Dunia Usaha

Nasional
Ketua BEM UGM Jelaskan Alasan Mundur dari Diskusi Cipta Kerja Bersama Menteri

Ketua BEM UGM Jelaskan Alasan Mundur dari Diskusi Cipta Kerja Bersama Menteri

Regional
Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Berubah, Kemnaker Mulai Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan Berubah, Kemnaker Mulai Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Rilis
Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: UU Ini Tak Mengatur soal LGBT dan BDSM

Pengusul RUU Ketahanan Keluarga: UU Ini Tak Mengatur soal LGBT dan BDSM

Nasional

"Ibu Hakim, Saya Masih Utang Cucu Pertama kepada Orangtua Saya, Semoga Bisa Diberi Kemudahan"

Regional
Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Pasal Pemblokiran di UU ITE

Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Pasal Pemblokiran di UU ITE

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Anggap Dalil Pemohon Uji Materi Pasal Pemblokiran UU ITE Tidak Tepat

Di Sidang MK, Pemerintah Anggap Dalil Pemohon Uji Materi Pasal Pemblokiran UU ITE Tidak Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads