Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu

Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen
Pasca-penerbitan UU PPSK, PDB Sektor Koperasi Ditargetkan Minimal Mencapai 7 Persen
Sebagai catatan, kontribusi koperasi atas PDB Indonesia baru mencapai 5,1 persen.
Whats New
01/02/2023, 21:00 WIB
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK
Penerapan Pengawasan Koperasi Sektor Jasa Keuangan dalam UU P2SK
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) memiliki waktu paling lambat dua tahun untuk melakukan penilaian kepada seluruh koperasi yang ada.
Whats New
01/02/2023, 20:11 WIB
Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi
Penipuan sampai Kasus Gagal Bayar Jadi Latar Belakang Terbitnya UU PPSK Sektor Koperasi
Koperasi Indosurya disebut sebagai kasus penipuan terbesar di Indonesia karena nilai penggelapan koperasi mencapai Rp 106 triliun.
Whats New
01/02/2023, 18:00 WIB
02:00
Respons Golkar soal Cak Imin Usul Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus
Respons Golkar soal Cak Imin Usul Pemilihan Langsung Gubernur Dihapus
Respons Sekjen Golkar soal pernyataan Ketum PKB Cak Imin yang menyarankan agar pilgub secara langsung dihapus.
News
01/02/2023, 15:35 WIB
03:03
Polemik Penghapusan Jabatan Gubernur Usulan Cak Imin
Polemik Penghapusan Jabatan Gubernur Usulan Cak Imin
Feri Amsari menganggap, usulan penghapusan jabatan gubernur oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terburu-terburu
News
01/02/2023, 15:33 WIB
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

All News

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
01/02/2023, 14:58 WIB
Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Ketua Komisi II DPR Dorong Pembentukan Pansus Revisi UU ASN

Nasional
31/01/2023, 20:53 WIB
Nakes di Luwu Timur yang Didenda Rp 2 Miliar usai Sidak Makanan Berformalin Akhirnya Dianulir MA

Nakes di Luwu Timur yang Didenda Rp 2 Miliar usai Sidak Makanan Berformalin Akhirnya Dianulir MA

Regional
31/01/2023, 18:26 WIB
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
31/01/2023, 18:25 WIB
Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Dua Hakim MK Nilai UU Perkawinan Perlu Direvisi untuk Merepons Pernikahan Beda Agama

Nasional
31/01/2023, 14:15 WIB
MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Nasional
31/01/2023, 12:08 WIB
Renaldy Korban Pencurian Identitas Pesimistis UU Perlindungan Data Berpihak kepadanya

Renaldy Korban Pencurian Identitas Pesimistis UU Perlindungan Data Berpihak kepadanya

Megapolitan
31/01/2023, 09:42 WIB
Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang

Ruang Lingkup Perlindungan Rahasia Dagang

Nasional
30/01/2023, 01:50 WIB
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
29/01/2023, 19:47 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
29/01/2023, 19:07 WIB
Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Mahfud MD Sebut Revisi UU Perkoperasian Sudah Mendesak

Whats New
29/01/2023, 18:16 WIB
Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Pakar Nilai Berubahnya Substansi Putusan MK Pelanggaran, Harus Diusut

Nasional
29/01/2023, 15:07 WIB
Kasus Tabrak Lari di Cianjur, Ini Ancaman Pidana dan Hukumannya

Kasus Tabrak Lari di Cianjur, Ini Ancaman Pidana dan Hukumannya

News
29/01/2023, 08:01 WIB
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdesi: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdesi: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
28/01/2023, 17:33 WIB
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
28/01/2023, 16:19 WIB
1
2
3
Last ›
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Jelajahi
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
apple store
google store
Kabar Palmerah
About Us
Advertise
Kebijakan Data Pribadi
Pedoman Media Siber
Career
Contact Us
Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All rights reserved.
Gabung
kompascom plus kompascom plus
untuk
Baca Berita Tanpa Iklan
Gabung
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lakukan Sekarang
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Nanti Saja
Lengkapi Profil