Upaya Jabar Turunkan Angka Ketimpangan Sosial

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu

Berbagai program pemanfaatan produk dan jasa layanan lembaga keuangan untuk desa dilakukan Jabar. Unggulannya adalah program OPOP dan OVOP.

Regional

10/12/2019, 15:54 WIB

Jalan Terbentuknya Kementerian Perumahan, UU 39/2008 Perlu Direvisi

Revisi terhadap UU Kementerian Negara ini diharapkan memudahkan presiden terpilih untuk menyusun kabinet kerjanya.

Berita

20/05/2024, 06:30 WIB

Penambahan Jumlah Kementerian dan Hak Prerogatif Presiden

Revisi UU Kementerian Negara harus didasarkan atas kebutuhan dan persoalan eksisting, tak hanya sekadar mengakomodasi kepentingan politik sesaat.

Nasional

20/05/2024, 06:15 WIB

UU DKJ Sah, Heru Budi Harap Bisa Tumbuhkan Ekonomi Jakarta Lewat Kegiatan Skala Internasional

Kendati tidak lagi berstatus sebagai daerah istimewa, Heru berharap, masyarakat Jakarta tetap bisa hidup baik dengan fasilitas yang lengkap.

Megapolitan

19/05/2024, 15:17 WIB

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Dalam sepekan belakangan, para anggota dewan sedang rajin-rajinnya membahas tiga rancangan peraturan.

Nasional

19/05/2024, 09:25 WIB

All News

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional

19/05/2024, 05:00 WIB

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Last ›

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Uu

All News

[POPULER NASIONAL] Anies Dikritik karena Ingin Rehat | Revisi UU Kementerian Negara Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Revisi UU Kementerian Negara, Pakar: Tidak Salah kalau Menduga Terkait Bagi-bagi Jabatan, jika...

Revisi UU MK dan Catatan Panjang Pembentukan Undang-Undang "Kejar Tayang" Era Jokowi

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan