"Harus 50 persen dari pemilih atau 40 persen di kecamatan. Akan tetapi ini tidak, hanya dua puluhan persen."

Usulan itu terkait calon kepala daerah tunggal, batasan dukungan partai politik, hingga pembatasan anggaran kampanye.

Revisi akan mencakup peraturan soal calon tunggal dan juga dana kampanye.

Ketentuan tersebut tidak muncul pada pemilu sebelumnya, yaitu Pemilu 2009 dan Pemilu 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal kepala daerah dikhawatirkan membuat pilkada serentak di masa depan dibanjiri calon tunggal. Sebab, aturan yang ada saat ini dianggap masih terlalu berat bagi parpol dalam mengusung calon kepala daerah.