Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pemilu

Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024
Revisi UU Pemilu Harus Segera jika IKN dan 3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024
Mengubahnya secara mendadak dan terlalu dekat dengan tenggat bakal menyulitkan partai politik untuk memenuhi syarat kepengurusan provinsi.
Nasional
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN
Anggota DPR Usul Jokowi Terbitkan Perppu soal Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN
Salah satu norma yang perlu diubah dalam UU Pemilu karena adanya wilayah baru di Indonesia adalah jumlah daerah pemilihan (dapil).
Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN
Salah satu yang akan berubah adalah soal daerah pemilihan (dapil) dan jumlah anggota DPR dari daerah tersebut.
Nasional
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...
KPU Minta Revisi UU Pemilu karena Ada IKN, Komisi II: Kan Masih Baru Dibangun...
Adanya IKN, akan memperngaruhi mekanisme pemilihan, salah satunya terkait daerah pemilihan (dapil).
Nasional
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius
Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius
"Nah, makanya pasti kita revisi (UU Pemilu). Tapi terkait dengan IKN kan kita akan lihat perkembangan IKN-nya," ujar dia.
Nasional

All News

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

Nasional
KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

KPU: UU Pemilu Perlu Direvisi karena Keberadaan IKN

Nasional
Bawaslu Anggap 75 Hari Kampanye 2024 Sudah Sesuai UU, tapi Akan Tetap Kaji Protes Partai Buruh

Bawaslu Anggap 75 Hari Kampanye 2024 Sudah Sesuai UU, tapi Akan Tetap Kaji Protes Partai Buruh

Nasional
Partai Buruh Anggap Masa Kampanye Hanya 75 Hari Langgar UU Pemilu

Partai Buruh Anggap Masa Kampanye Hanya 75 Hari Langgar UU Pemilu

Nasional
Lagi, MK Nyatakan Uji Materiil soal Presidential Threshold Tidak Dapat Diterima

Lagi, MK Nyatakan Uji Materiil soal Presidential Threshold Tidak Dapat Diterima

Nasional
Perludem: Putusan MK Tegaskan DKPP Bukan Pengadilan Etik

Perludem: Putusan MK Tegaskan DKPP Bukan Pengadilan Etik

Nasional
Pascaputusan MK, DKPP: Terbuka Ruang Menggugat bagi Lembaga Pelaksana Pemilu

Pascaputusan MK, DKPP: Terbuka Ruang Menggugat bagi Lembaga Pelaksana Pemilu

Nasional
PKS Akan Ajukan

PKS Akan Ajukan "Judicial Review" ke MK, Uji Ambang Batas Pencalonan Presiden

Nasional
Alasan Yusril dan La Nyalla Gugat

Alasan Yusril dan La Nyalla Gugat "Presidential Threshold" ke MK: Nilai Diskriminatif hingga Halangi Hak "Nyapres"

Nasional

"Presidential Threshold" Digugat Lagi ke MK, Kini Giliran Yusril dan La Nyalla

Nasional
MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji Materi UU Pemilu soal Putusan DKPP Final dan Mengikat

MK Kabulkan Sebagian Permohonan Uji Materi UU Pemilu soal Putusan DKPP Final dan Mengikat

Nasional
Dukung Usulan E-Voting, Wakil Ketua Komisi II Dorong Pemerintah Revisi UU Pemilu

Dukung Usulan E-Voting, Wakil Ketua Komisi II Dorong Pemerintah Revisi UU Pemilu

Nasional
Perludem: Kerumitan Teknis dan Potensi Polarisasi Akan Kembali Kita Hadapi di Pemilu 2024

Perludem: Kerumitan Teknis dan Potensi Polarisasi Akan Kembali Kita Hadapi di Pemilu 2024

Nasional
Berkali-kali Diuji,

Berkali-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads