Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Uu Pemilu

KPU: UU Pemilu Tak Atur Pidana untuk Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Pendidikan
KPU: UU Pemilu Tak Atur Pidana untuk Kampanye di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Pendidikan
Menurut KPU, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tidak dapat dikenai hukuman pidana.
Nasional
Bawaslu Nilai Beberapa Ketentuan UU Pemilu dan Pilkada Masih Multitafsir
Bawaslu Nilai Beberapa Ketentuan UU Pemilu dan Pilkada Masih Multitafsir
"Undang-undang Pemilu dan Undang-undang Pilkada masih banyak membuka ruang tafsir dan bersifat ambigu termasuk dalam penegakan tindak pidana pemilu".
Nasional
Di UU Pemilu, Daftar Calon Anggota DPR Tak Harus Pakai SKCK, Boleh Eks Napi Korupsi
Di UU Pemilu, Daftar Calon Anggota DPR Tak Harus Pakai SKCK, Boleh Eks Napi Korupsi
Padahal, SKCK umum digunakan dalam rekrutmen kerja untuk membuktikan pendaftar berkelakuan baik di hadapan hukum.
Nasional
Kemendagri Pastikan Perppu Pemilu 3 Provinsi Baru Papua Rampung Oktober
Kemendagri Pastikan Perppu Pemilu 3 Provinsi Baru Papua Rampung Oktober
Pembentukan Perppu itu dilakukan guna mengakomodir tiga provinsi baru di Papua agar dapat ikut pada saat Pemilu 2024 diselenggarakan.
Nasional
KPU Buat Simulasi Dapil di DOB Papua untuk Perppu UU Pemilu
KPU Buat Simulasi Dapil di DOB Papua untuk Perppu UU Pemilu
Penyusunan simulasi itu merupakan tindak lanjut atas kesepakatan antara KPU dengan Komisi II dan Kemendagri saat rapat kerja kemarin.
Nasional

All News

UU Pemilu Segera Direvisi Setelah Adanya Pemekaran Papua

UU Pemilu Segera Direvisi Setelah Adanya Pemekaran Papua

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Tepat untuk Merevisi UU Pemilu karena Terbatasnya Waktu

Mendagri Sebut Perppu Tepat untuk Merevisi UU Pemilu karena Terbatasnya Waktu

Nasional
DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Revisi UU Pemilu Lewat Perppu, Imbas DOB Papua

DPR, Pemerintah, dan KPU Sepakat Revisi UU Pemilu Lewat Perppu, Imbas DOB Papua

Nasional
3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024, Revisi UU Pemilu Jadi Keniscayaan

3 Provinsi Baru Papua Ikut Pemilu 2024, Revisi UU Pemilu Jadi Keniscayaan

Nasional
20 Provinsi dan 239 Kabupaten/Kota Masih Pakai UU RIS, Ahmad Doli: Daerah Jadi Tidak Punya Visi dan Misi

20 Provinsi dan 239 Kabupaten/Kota Masih Pakai UU RIS, Ahmad Doli: Daerah Jadi Tidak Punya Visi dan Misi

Nasional
KPU Usulkan Pilkada 2024 Maju ke Bulan September

KPU Usulkan Pilkada 2024 Maju ke Bulan September

Nasional
PKS Gugat

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, meski Ikut Membuat UU Pemilu

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Partai Buruh Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Nasional
Fahri Hamzah Sayangkan Putusan MK yang Tolak Judicial Review UU Pemilu

Fahri Hamzah Sayangkan Putusan MK yang Tolak Judicial Review UU Pemilu

Nasional
Gugatannya soal UU Pemilu Ditolak MK, Prima: Putusan Tidak Adil!

Gugatannya soal UU Pemilu Ditolak MK, Prima: Putusan Tidak Adil!

Nasional
Uji Materi Presidential Threshold Yusril dan La Nyalla Kandas di MK

Uji Materi Presidential Threshold Yusril dan La Nyalla Kandas di MK

Nasional
Gugatan 3 Parpol soal UU Pemilu Ditolak MK, Begini Respons KPU

Gugatan 3 Parpol soal UU Pemilu Ditolak MK, Begini Respons KPU

Nasional
MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan PBB, Partai Gelora, dan Prima

MK Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan PBB, Partai Gelora, dan Prima

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads