Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Undang Undang

UU PDP, Pemrosesan Data Anak dan Penyandang Disabilitas Diatur Khusus
UU PDP, Pemrosesan Data Anak dan Penyandang Disabilitas Diatur Khusus
Di dalam UU PDP disebutkan pemrosesan data anak dan penyandang disabilitas diatur khusus dan harus mendapat persetujuan orang tua atau wali.
Nasional
RUU PDP Resmi Disahkan Jadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
RUU PDP Resmi Disahkan Jadi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi
RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), yang telah dirancang sejak 2016, akhirnya disahkan jadi undang-undang oleh DPR RI hari ini, 20 September.
e-Business
Tok, DPR Sahkan RUU PDP Jadi Undang-Undang
Tok, DPR Sahkan RUU PDP Jadi Undang-Undang
Beleid baru dalam RUU Perlindungan Data Pribadi tersebut menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi.
Nasional
Soal Surat Kesepakatan Orangtua Santri Pondok Gontor Saat Mendaftar, Pakar Hukum: Perjanjian Tak Boleh Bertentangan dengan Undang-Undang
Soal Surat Kesepakatan Orangtua Santri Pondok Gontor Saat Mendaftar, Pakar Hukum: Perjanjian Tak Boleh Bertentangan dengan Undang-Undang
Menurutnya, perjanjian tidak boleh membatasi hak orangtua korban untuk melaporkan kematian anaknya kepada aparat.
Surabaya
Puan Sebut RUU PDP Akan Disahkan Jadi Undang-undang Besok
Puan Sebut RUU PDP Akan Disahkan Jadi Undang-undang Besok
“Lewat UU PDP, negara akan menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadinya,” terang dia.
Nasional

All News

TNI Disebut Sebagai Gerombolan, Dandim 0507/Bekasi: Keberadaan TNI Sah secara Undang-Undang

TNI Disebut Sebagai Gerombolan, Dandim 0507/Bekasi: Keberadaan TNI Sah secara Undang-Undang

Megapolitan
Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data, Ada BIN hingga BSSN

Pemerintah Bentuk Satgas Perlindungan Data, Ada BIN hingga BSSN

Nasional
Tombol Merah Nuklir Korut akan Ditekan Otomatis jika Kim Jong Un Terbunuh

Tombol Merah Nuklir Korut akan Ditekan Otomatis jika Kim Jong Un Terbunuh

Global
Polisi Hong Kong Amankan 5 Orang Terkait Buku Domba Terlarang yang Berisi Hasutan Anti-China

Polisi Hong Kong Amankan 5 Orang Terkait Buku Domba Terlarang yang Berisi Hasutan Anti-China

Global
Pakar: Tanpa UU PDP, Negara Tidak Bisa Tanggung Jawab Kebocoran Data

Pakar: Tanpa UU PDP, Negara Tidak Bisa Tanggung Jawab Kebocoran Data

Nasional
Menkominfo Sebut Pelanggar UU PDP Sanksi Pidananya Tak Ringan, Dendanya Cukup Berat

Menkominfo Sebut Pelanggar UU PDP Sanksi Pidananya Tak Ringan, Dendanya Cukup Berat

Nasional
Komisi I Sebut Bakal Ada Lembaga Pengawas Data Implementasi RUU PDP Usai Dibahas Panja

Komisi I Sebut Bakal Ada Lembaga Pengawas Data Implementasi RUU PDP Usai Dibahas Panja

Nasional
Dengan Donald Trump, Hong Kong Ajarkan Siswa tentang Hukum Keamanan Nasional China

Dengan Donald Trump, Hong Kong Ajarkan Siswa tentang Hukum Keamanan Nasional China

Global
RUU TPKS, Pelindung Korban Kekerasan Seksual

RUU TPKS, Pelindung Korban Kekerasan Seksual

Tren
Menlu Sebut Jumlah WNI Korban Penipuan Kerja di Luar Negeri Melonjak Hampir 4 Kali Lipat

Menlu Sebut Jumlah WNI Korban Penipuan Kerja di Luar Negeri Melonjak Hampir 4 Kali Lipat

Nasional
Anggota TNI Terlibat Mutilasi, Pemerintah dan DPR Diminta Segera Revisi UU Peradilan Militer

Anggota TNI Terlibat Mutilasi, Pemerintah dan DPR Diminta Segera Revisi UU Peradilan Militer

Nasional
Pengamat: UU PDP Absen, Kebocoran Data di Indonesia Lebih Parah

Pengamat: UU PDP Absen, Kebocoran Data di Indonesia Lebih Parah

Internet
Pengamat Pertanyakan Keseriusan Negara Amankan Data Pribadi Masyarakat Indonesia

Pengamat Pertanyakan Keseriusan Negara Amankan Data Pribadi Masyarakat Indonesia

Internet
Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang

Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads