Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...
Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...
"Dewan pengawas KPK boleh saja ada, tapi tidak bisa masuk ke hal teknis," ujar Juanda.
Nasional
Ada UU Ini, Presiden Jadi Sulit Bubarkan Kementerian Tak Efektif
Ada UU Ini, Presiden Jadi Sulit Bubarkan Kementerian Tak Efektif
Pembentukan kabinet merupakan kewenangan dari Presiden berdasarkan sistem presidensial, bukan wewenang DPR RI.
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator
"Secara konstitusional, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk tetap mempertahankan kementerian koordinator," ujar Bivitri.
Nasional
Lewat Pekan Konstitusi 2019, MPR Ajak Mahasiswa Kritisi Sistem Tata Negara
Lewat Pekan Konstitusi 2019, MPR Ajak Mahasiswa Kritisi Sistem Tata Negara
Pekan Konstitusi MPR merupakan ajang bagi generasi muda untuk unjuk gigi adu gagasan perihal sistem tata negara
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat
Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat
Menurut Bvitri, usulan amandemen UUD 1945 muncul secara tiba-tiba dari kalangan partai politik saja.
Nasional

All News

Menurut Pakar Tata Negara, Ini Perbedaan MPR Orde Baru dan Sekarang

Menurut Pakar Tata Negara, Ini Perbedaan MPR Orde Baru dan Sekarang

Nasional
DKI Tunjuk Denny Indrayana Urus Sengketa Lahan Stadion BMW karena Dia Ahli Hukum Tata Negara

DKI Tunjuk Denny Indrayana Urus Sengketa Lahan Stadion BMW karena Dia Ahli Hukum Tata Negara

Megapolitan
Pakar Tata Negara: Mengubah Konstitusi Terkait Pemindahan Ibu Kota Gampang, asalkan..

Pakar Tata Negara: Mengubah Konstitusi Terkait Pemindahan Ibu Kota Gampang, asalkan..

Nasional

"Jangan Sampai Ambisi Pribadi Rusak Tata Negara di Indonesia"

Nasional
KPU Undang Pakar Hukum Tata Negara Bahas PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

KPU Undang Pakar Hukum Tata Negara Bahas PKPU Larangan Eks Koruptor Jadi Caleg

Nasional
Rekomendasi Jember untuk Penataan

Rekomendasi Jember untuk Penataan "Obesitas Regulasi" di Indonesia

Nasional
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Diharapkan Digelar Tiap Tahun

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Diharapkan Digelar Tiap Tahun

Nasional
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Imbau KPK Tak Turuti Kehendak Pansus Angket

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Imbau KPK Tak Turuti Kehendak Pansus Angket

Nasional
132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK

132 Pakar Hukum Tata Negara Nilai Cacat Pembentukan Pansus Angket KPK

Nasional
Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Akan Sampaikan Hasil Kajian Hak Angket KPK

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Akan Sampaikan Hasil Kajian Hak Angket KPK

Nasional
Rizieq Shihab Akan Ajukan Saksi Ahli Sejarah dan Tata Negara

Rizieq Shihab Akan Ajukan Saksi Ahli Sejarah dan Tata Negara

Regional
Kaji Status Irman Gusman, Malam Ini BK DPD Undang Ahli Tata Negara

Kaji Status Irman Gusman, Malam Ini BK DPD Undang Ahli Tata Negara

Nasional
Ketua MPR RI Mengajak Para Pakar Hukum Tata Negara untuk Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Ketua MPR RI Mengajak Para Pakar Hukum Tata Negara untuk Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Nasional
Sistem Tata Negara Indonesia Belum Terlihat Jelas

Sistem Tata Negara Indonesia Belum Terlihat Jelas

Nasional
Biar

Biar "Fair", Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Ahok Harus Dipanggil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads