Pemerintah perlu segera melakukan pembenahan manajemen aset untuk menyelesaikan sengketa tanah negara. Harus dibenahi baik itu statusnya milik negara, milik negara yang sudah dipisahkan, atau milik BUMN.
Kekalahan pemerintah Jawa Tengah dalam kasus sengketa lahan Pekan Raya dan Promosi Pembangunan (PRPP) dengan perusahaan yang diwakili Yusril Ihza Mahendra sempat membuat Gubernur Ganjar Pranowo terkejut.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry Mursyidan Baldan, mengingatkan masyarakat dan Pemprov Bali yang menerima sertifikat tanah dari pemerintah diharapkan tidak menimbulkan sengketa yang akan mengganggu keamanan dan kedamaian Bali.