Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
DPR Yakin RUU Bea Meterai Bisa Disahkan Bulan Depan
DPR Yakin RUU Bea Meterai Bisa Disahkan Bulan Depan
Rancangan undang-undang tentang bea materai nampaknya mendapatkan secercah harapan untuk dapat diundangkan.
Whats New
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap
Dalam draf RUU Penyiaran terbaru, masa jabatan anggota KPI Pusat dan Daerah bertambah 1 tahun. Kemudian, dewan kehormatan bersifat tetap, bukan ad hoc
Nasional
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus
Draf RUU Penyiaran, KPI Bisa Selesaikan Sengketa Jurnalistik Khusus
Draf RUU Penyiaran sebut KPI bisa selesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Ini dikhawatirkan tumpang tindih dengan Dewan Pers
Nasional
01:37
RUU Penyiaran Kontroversial, Kebebasan Pers Terancam?
RUU Penyiaran Kontroversial, Kebebasan Pers Terancam?

Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menimbulkan kontroversi....

video
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024
Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024
Kinerja DPR di bidang legislasi mendapat sorotan. Dari 47 RUU Prioritas, baru satu yang sudah disahkan, yakni UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Nasional

All News

03:30
Tanggapi Wacana Prabowo, PDI-P: Kementerian Bukan untuk Akomodasi Kekuatan Politik

Tanggapi Wacana Prabowo, PDI-P: Kementerian Bukan untuk Akomodasi Kekuatan Politik

video
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
01:33
Anggota DPR: Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Tak Akan Berangus Kebebasan Pers

Anggota DPR: Pemerintahan Jokowi dan Prabowo Tak Akan Berangus Kebebasan Pers

video
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
RUU EBET Terus Dibahas, Nuklir dan Amonia Masuk Energi Baru

RUU EBET Terus Dibahas, Nuklir dan Amonia Masuk Energi Baru

Pemerintah
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
02:34
Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

Kelurahan di Jakarta Dapat 5 Persen APBD, Heru Budi: Sudah Dilaksanakan

video
02:29
Biden Teken RUU Bantuan Militer ke Ukraina, Israel, dan Taiwan

Biden Teken RUU Bantuan Militer ke Ukraina, Israel, dan Taiwan

video
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
03:22
Seberapa Pengaruh Bantuan Militer AS untuk Ukraina?

Seberapa Pengaruh Bantuan Militer AS untuk Ukraina?

video
Revisi UU Penyiaran Digodok, Platform Digital Akan Diawasi KPI

Revisi UU Penyiaran Digodok, Platform Digital Akan Diawasi KPI

Internet
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
NATO dan Para Pemimpin Eropa Puji AS Usai DPR Setujui RUU Bantuan untuk Ukraina

NATO dan Para Pemimpin Eropa Puji AS Usai DPR Setujui RUU Bantuan untuk Ukraina

Global
00:58
Respons Pedas Hasto pada Jokowi soal RUU Perampasan Aset

Respons Pedas Hasto pada Jokowi soal RUU Perampasan Aset

video
02:41
Respons

Respons "Pedas" Hasto Usai Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads