"Makanya, saya sudah keluarkan pergub. Ketua RT dan RW yang enggak mau urusi warganya, kalau cuma malakin doang atau mau jual lapak doang, berhentiin aja. Sederhana toh," kata Ahok.
"Kalau begini, kami bubar saja. Pilkada DKI 2017 ini kami bubar karena ini sudah diktator," kata Amirullah dalam rapat di ruang Komisi A DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis.
Meskipun mendapatkan insentif, tetapi kebijakan laporan via Qlue saat ini justru memberatkan para pengurus RT dan RW. Sebab, pengurus RT dan RW seolah-olah menjadi pegawai Pemprov DKI yang diwajibkan melapor 3 kali sehari.
Selain insentif untuk ketua RT dan RW, Pemkot Salatiga juga memberikan bantuan administrasi untuk RT/RW dan bantuan administrasi untuk PKK masing-masing sebesar Rp. 300.000.