Ahok menilai diwajibkannya warga untuk mendapatkan surat rekomendasi dari ketua RT/RW sebenarnya hanya mempersulit.

"Ketua RT di Bangka itu ada yang pintar. Dia kerja dari pagi sampai sore. Buat laporannya, dia suruh warganya kirim ke dia, lalu dia upload pas malamnya. Harusnya sih bisa seperti itu kalau dia niat," kata Rama.

"Sekarang logika begini aja, mereka mau masuk penjara apa enggak? Kalau kami terima uang APBD itu ada pertanggungjawababan enggak? Sekarang ini pertanggungjawabannya uang operasional itu ngarang-ngarang enggak? Bikin kwitansi aja hati-hati ini."

"Ini lagi kami kaji. Mereka bilang paling enggak, ikut upah minimum. Tapi paling enggak, saya rasa ada suatu kajian menyeluruh," kata Sandiaga.

Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).