Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Publik

Demi Kelancaran Birokrasi, Mendagri Dorong Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Setiap Daerah
Demi Kelancaran Birokrasi, Mendagri Dorong Kehadiran Mal Pelayanan Publik di Setiap Daerah
Usai mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali, Kamis, (27/1/2022), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Ka
Kompas Advertorial
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR
Berdasarkan survei nasional Indikator Politik Indonesia, kepercayaan publik terhadap masih melorot, yakni hanya 62,1 persen.
Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik
Sebanyak 3,5 persen masyarakat menilai penegakan hukum di Indonesia sangat baik. Sementara itu, ada 33 persen menilai baik.
Nasional
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih
Survei Indikator: Kepercayaan Publik terhadap MK Mulai Pulih
"MK mulai pulih, tingkat trust terhadap MK sempat anjlok di Oktober (2023),” kata Burhanuddin Muhtadi.
Nasional
Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen
Survei Indikator: Pisah Jalan dengan PDI-P, “Approval Rating” Jokowi Masih di Atas 77 Persen
Menurut Burhanudin, angka 77,2 persen tidak bisa dianggap kecil di tengah isu ekonomi dan dinamika politik yang terjadi.
Nasional

All News

Survei Indikator: 40,3 Persen Publik Nilai Ekonomi Indonesia Buruk

Survei Indikator: 40,3 Persen Publik Nilai Ekonomi Indonesia Buruk

Nasional
Coventry Vs Man United, Ten Hag Fokus Badai Cedera, Bukan Opini Publik

Coventry Vs Man United, Ten Hag Fokus Badai Cedera, Bukan Opini Publik

Liga Inggris
Pemkot Tangerang Ingin Bangun Lebih Banyak Community Center yang Multifungsi

Pemkot Tangerang Ingin Bangun Lebih Banyak Community Center yang Multifungsi

Regional
MK Bakal Unggah Dokumen

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
Pelayanan Publik Tetap Maksimal saat Libur Lebaran, Bupati Blitar Apresiasi Instansi Pemkab Blitar

Pelayanan Publik Tetap Maksimal saat Libur Lebaran, Bupati Blitar Apresiasi Instansi Pemkab Blitar

Kompas Advertorial
Sekda Jabar Pastikan Tak Ada WFH bagi ASN di Pelayanan Publik

Sekda Jabar Pastikan Tak Ada WFH bagi ASN di Pelayanan Publik

Bandung
01:11
WFH Maksimal 50 Persen Mulai 16-17 April 2024 bagi ASN, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

WFH Maksimal 50 Persen Mulai 16-17 April 2024 bagi ASN, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

video
WFH Maksimal 50 Persen Mulai 16-17 April 2024 bagi ASN, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

WFH Maksimal 50 Persen Mulai 16-17 April 2024 bagi ASN, Pelayanan Publik WFO 100 Persen

Whats New
8 Kampus dengan Jurusan Administrasi Publik, Cek Daya Tampungnya

8 Kampus dengan Jurusan Administrasi Publik, Cek Daya Tampungnya

Edu
Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Menteri Anas: WFH ASN Maksimal 50 Persen pada 16-17 April, Pelayanan Publik Wajib WFO 100 Persen

Nasional
Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Verrell Bramasta Akan Belajar Kebijakan Publik di Inggris

Sebelum Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Verrell Bramasta Akan Belajar Kebijakan Publik di Inggris

Seleb
02:01
Hasto Minta Jokowi Janji ke Publik Tak Ambil Alih Kursi Ketum Golkar dan PDI-P

Hasto Minta Jokowi Janji ke Publik Tak Ambil Alih Kursi Ketum Golkar dan PDI-P

video
Dinamika RPH MK Diyakini Tak Mudah, Pengamat Prediksi Putusan Akan Menyangkut Kepercayaan Publik

Dinamika RPH MK Diyakini Tak Mudah, Pengamat Prediksi Putusan Akan Menyangkut Kepercayaan Publik

Nasional
 Film Art 2024 Bawa Sineas Terlihat Lebih Terbuka ke Publik

Film Art 2024 Bawa Sineas Terlihat Lebih Terbuka ke Publik

Film
[VIDEO] Narasi Keliru, 8 Figur Publik Dikaitkan Kasus Harvey Moeis

[VIDEO] Narasi Keliru, 8 Figur Publik Dikaitkan Kasus Harvey Moeis

Hoaks atau Fakta
01:05
Menko Muhadjir Klaim Tak Ada Pejabat Publik yang 100 Persen Netral

Menko Muhadjir Klaim Tak Ada Pejabat Publik yang 100 Persen Netral

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads