Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Publik

Kementan Raih Penghargaan KIP 2021, Mentan SYL Apresiasi Kinerja Jajarannya
Kementan Raih Penghargaan KIP 2021, Mentan SYL Apresiasi Kinerja Jajarannya
Mentan mengapresiasi kinerja Kementan yang baik sehingga kembali meraih KIP 2021 sebagai badan publik terbaik kategori kementerian.
Rilis
04:25
Respons Polri soal Poin Draf RUU yang Bisa Batasi-Blokir Akses Internet Publik
Respons Polri soal Poin Draf RUU yang Bisa Batasi-Blokir Akses Internet Publik

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) angkat bicara soal salah satu...

video
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU
Respons Polri soal Kewenangan Batasi-Blokir Akses Internet Publik dalam Revisi UU
"Jadi perlu ditegaskan saat ini masih dibahas, bahasannya seperti apa kita juga belum dapat informasi lengkap," ujar Kadiv Humas Polri.
Nasional
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri
Revisi UU Polri: Polisi Bisa Blokir-Batasi Akses Internet Publik demi Keamanan Dalam Negeri
Polisi nantinya akan bisa melakukan pemblokiran serta upaya pelambatan akses di ruang siber terhadap akses internet publik demi keamanan dalam negeri.
Nasional
IKD Jadi Kunci Akses 9 Layanan Publik per Oktober, Bagaimana Nasib yang Belum Aktivasi?
IKD Jadi Kunci Akses 9 Layanan Publik per Oktober, Bagaimana Nasib yang Belum Aktivasi?
Identitas Kependudukan Digital (IKD) akan resmi menjadi kunci mengakses sembilan layanan publik mulai Oktober 2024. Bagaimana yang belum aktivasi?
Tren

All News

02:05
Klarifikasi Kantor Perwakilan Taiwan di Indonesia soal Berita Presiden Lai Dikecam Publik

Klarifikasi Kantor Perwakilan Taiwan di Indonesia soal Berita Presiden Lai Dikecam Publik

video
Terkait Berita Presiden Lai Dikecam Publik, Berikut Klarifikasi Kantor Perwakilan Taiwan di Indonesia

Terkait Berita Presiden Lai Dikecam Publik, Berikut Klarifikasi Kantor Perwakilan Taiwan di Indonesia

Global
02:32
Soal Tapera, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Masyarakat Kena Prank

Soal Tapera, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Masyarakat Kena Prank

video
02:00
Ekonom: Iuran Tapera Beda dengan BPJS yang Manfaatnya Lebih Bisa Dirasakan

Ekonom: Iuran Tapera Beda dengan BPJS yang Manfaatnya Lebih Bisa Dirasakan

video
Soal Usung Figur Publik pada Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Soal Usung Figur Publik pada Pilkada 2024, Nasdem: Ada Nafa Urbach dan Ramzi

Nasional
02:48
Tim Produksi Film Vina Cirebon Dilaporkan ke Polisi, Dianggap Bikin Kegaduhan Publik

Tim Produksi Film Vina Cirebon Dilaporkan ke Polisi, Dianggap Bikin Kegaduhan Publik

video
02:41
Muncul ke Publik, Linda Mengaku Tak Berkawan Dekat dengan Vina

Muncul ke Publik, Linda Mengaku Tak Berkawan Dekat dengan Vina

video
Banyuwangi Jadi Kabupaten dengan SPBE Terbaik, Bupati Ipuk: Presiden Jokowi Minta Semua Daerah Perbaiki Kinerja

Banyuwangi Jadi Kabupaten dengan SPBE Terbaik, Bupati Ipuk: Presiden Jokowi Minta Semua Daerah Perbaiki Kinerja

Regional
02:05
Publik Taiwan Kecam Langkah Lai Ching-te Hadapi China, Sebut Presiden Provokatif

Publik Taiwan Kecam Langkah Lai Ching-te Hadapi China, Sebut Presiden Provokatif

video
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Danone Bantu Bangun Fasilitas Publik Terdampak Gempa di Bawean

Danone Bantu Bangun Fasilitas Publik Terdampak Gempa di Bawean

Whats New
Berikan Pelayanan Publik Prima, Pemkab HST Terima Apresiasi dari Gubernur Kalsel

Berikan Pelayanan Publik Prima, Pemkab HST Terima Apresiasi dari Gubernur Kalsel

Regional
Optimalisasi Pelayanan Publik, BP Tapera Gandeng Ombudsman

Optimalisasi Pelayanan Publik, BP Tapera Gandeng Ombudsman

Berita
Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Ketua KPU Protes Aduan Asusila Jadi Konsumsi Publik, Ungkit Konsekuensi Hukum

Nasional
KPK Gelar

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Kejagung Koordinasi dengan KIP soal Transparansi Informasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads