Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, mengatakan bahwa potensi politik uang dalam pilkada serentak dapat ditekan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati (UU Pilkada).

Yoseph Pekei, politisi Partai Golkar yang baru dipecat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Deyai membenarkan adanya politik uang dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, Minggu lusa, akan berlangsung dengan baik dan bebas dari politik uang.

Pemilihan ketua umum Partai Golkar mendatang dinilai rawan terjadi politik uang jika menerapkan syarat dukungan minimal 30 persen DPD I untuk maju sebagai calon ketum. Syarat tersebut juga menghalangi kader-kader muda potensial untuk memimpin Golkar.

"Terkait dengan praktik politik uang, karena kandidat calon ketua DPD itu banyak, dikhawatirkan ada nuansa transaksional. Tidak menutup kemungkinan politik uang itu terjadi karena melihat kandidat itu berambisi,"