KPK meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang baru untuk segera melaporkan harta mereka dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).
"Karena kita kan sejak awal punya beberapa kursi, dan kita mengusung paket yang sama, artinya Demokrat cocok. Kita dan Demokrat juga kan sama sama diluar pemerintahan," ujarnya.