Perlu Skema Kebijakan yang Jelas agar Administrasi Pertanahan Lancar

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pertanahan

Agar administrasi pertanahan bisa berjalan dengan lancar, perlu dibuat skema kebijakan yang jelas, baik di level lokal maupun nasional.

Berita

28/06/2022, 14:15 WIB

Kebijakan Baru Pertanahan

Pemerintah dan DPR sedang bersiap membahas Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Artinya, sedang dipersiapkan kebijakan baru di bidang pertanahan.

Nasional

30/03/2017, 18:48 WIB

Percepat Sertifikasi Tanah, BPN Sulawesi Utara Buka Rekruitmen SDM

Selama 57 tahun terakhir (1960-2014), dari jumlah lahan sebanyak 1.824.202 bidang, yang terdaftar dan bersertifikat baru mencapai 423.827 bidang.

Berita

24/03/2017, 18:00 WIB

Sofyan Djalil Pastikan Bank Tanah Terbit Tahun Ini

kebijakan bank tanah dilakukan untuk mengembalikan peran pemerintah seperti sebelum tahun 1960-an.

Berita

21/03/2017, 23:00 WIB

Sertifikasi Aset Tanah DKI Jakarta Terkendala Anggaran

Pemprov DKI Jakarta merencanakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 untuk membiayai 100 persen sertifikasi tanah di Jakarta

Berita

20/03/2017, 18:00 WIB

All News

Progres Sertifikasi 5 Juta Bidang Tanah Baru 30 Persen

‹ First

Last ›

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Close Ads

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

#Pertanahan

All News

Progres Sertifikasi 5 Juta Bidang Tanah Baru 30 Persen

Pemerintah Targetkan BPN Penajam Sertifikasi 12.500 Bidang Tanah

Berantas Mafia Tanah, Kementerian BPN dan Polri Bentuk Tim

BPN Gorontalo Terapkan Layanan Pertanahan "One Day Service"

Kadis PUPR Kupang: Lahan "Resettlement" Eks Timtim Sudah Bersertifikat

BPN Kota Cirebon Targetkan 600 Bidang Tanah Masuk Prona

44,5 Juta Bidang Tanah Sudah Tersertifikasi

Pemerintah Tidak Ingin Pajak Progresif Memberatkan Masyarakat

Pemerintah Tidak Mau Buru-buru Terapkan Pajak Progresif Tanah "Idle"

Cegah Spekulasi Tanah Bisa dengan Mengubah PPh Final

Apersi: Luas Tanah Minimal 2 Hektar Harus Dikenai Pajak Progresif

Meski Tanah Sedang Sengketa, Pajak Progresif Dimungkinkan Tetap Berlaku

Apersi Harap Pajak Progresif Lahan Tidur Segera Diterapkan

Sofyan Djalil Pastikan Ada Pengecualian Penerapan Pajak Progresif

BPN Masih Merumuskan Mekanisme Pajak Progresif Tanah "Nganggur"

BPN Belum Tindak Lanjuti Wacana Pajak Progresif Tanah "Nganggur"