Perlu Skema Kebijakan yang Jelas agar Administrasi Pertanahan Lancar

JAKARTA, KOMPAS.com - Cukup banyak permasalahan pertanahan di Indonesia yang terjadi akibat pengaturan data pertanahan yang belum sesuai.

Karena itu, dalam menjalankan administrasi pertanahan perlu dibuat skema kebijakan yang jelas, baik di level lokal maupun nasional.

Hal tersebut disampaikan Senior Advisor The Netherland Cadastre, Rohan Bennett, saat mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Siak, Jumat (24/6/2022).

Baca juga: Kasus 300 Sertifikat Tanah yang Disita BLBI, Hadi Tjahjanto Pastikan Tidak Akan Merugikan Warga Jasinga

Menurut Rohan, beberapa masalah pertanahan selalu ada kaitannya dengan pengaturan data pertanahan. Apalagi, banyak faktor yang dapat memengaruhi jalannya proses administrasi pertanahan.

“Dalam menjalankan administrasi pertanahan, kita perlu mempunyai skema kebijakan dan model bisnis yang jelas. Kita perlu memiliki standar yang jelas, dari segi teknis maupun manajerial, baik di level lokal maupun level nasional,” ujar Rohan, dikutip dari laman resmi Kementerian ATR/BPN.

Ia menekankan bahwa setiap negara tentu mempunyai sistem pendaftaran tanah yang berbeda-beda.

Namun, dari beberapa penyelesaian isu teknis terdapat tujuan yang sama, yaitu mengurangi konflik dan permasalahan.

“Seperti di Siak yang berada di Provinsi Riau, satu provinsi di sini saja hampir seluas negara-negara kecil. Sedangkan Indonesia adalah negara yang luas, dan ATR/BPN tengah mengupayakan administrasi pertanahan dalam skala lokal dan nasional,” terangnya.

Kunjungan The Netherland Cadastre ini didampingi oleh pihak Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Survei Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) dalam rangka kunjungan lapangan Reboot Mission.

Baca juga: Ini Upaya Kementerian ATR/BPN Atasi Sengketa Taman Sriwedari

Sebelumnya, The Netherland Cadastre juga meninjau beberapa Kantah, dimulai dari Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kantah Kota Pekanbaru, hingga Kantah Kabupaten Siak.

Dalam keseluruhan kunjungan, beberapa aspek mendapat perhatian khusus, mulai dari proses bisnis layanan pertanahan dan ruang, pemetaan bidang tanah, pengaturan data pertanahan, serta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program.

Sementara itu, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau Budi Jaya mengungkapkan, kedatangan tim The Netherland Cadastre menjadi momentum Kanwil dan Kantah untuk berdiskusi terkait masalah pertanahan yang dialami.

“Seperti hal pentingnya kualitas data di Kantah Kota Pekanbaru. Kantah Kota Pekanbaru memang sedang menuju pelayanan full elektronik, sehingga masukan yang ada dapat diterapkan demi kualitas data,” jelas Budi.