Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Perpres

Masukan Atas Perpres Pelibatan TNI Atasi Aksi Terorisme, Arsul Sani: Potensi Tumpang Tindih Kewenangan
Masukan Atas Perpres Pelibatan TNI Atasi Aksi Terorisme, Arsul Sani: Potensi Tumpang Tindih Kewenangan
Perpres tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme akan membuat potensi tumpang tindih kewenangan antaraparat penegak hukum.
Nasional
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024
Daftar Layanan Kesehatan yang Tidak Dijamin BPJS Sesuai Perpres 59 Tahun 2024
Informasi mengenai daftar layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan sesuai Perpres nomor 59 tahun 2024.
Nasional
Bapanas Siapkan Revisi Perpres Bantuan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Esktrem
Bapanas Siapkan Revisi Perpres Bantuan Pangan untuk Atasi Kemiskinan Esktrem
Menurut Bapanas, persiapan revisi ini Perpres agar penugasan ke Bulog, untuk penyaluran bantuan pangan bisa berkekuatan hukum.
Whats New
Menko Polhukam Harap Perpres
Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto berharap, Perpres 32/2024 yang mengatur publisher rights dapat menjadi langkah mewujudkan jurnalisme berkualitas.
Nasional
Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres
Heru Budi: Perpindahan Ibu Kota Jakarta Menunggu Perpres
Heru Budi Hartono menyatakan perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres).
Megapolitan

All News

02:00
Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

Presiden Teken UU DKJ, Heru Budi: Tinggal Menunggu Perpres

video
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ

Megapolitan
Perpres Publisher Rights: Meta Fokus Investasi ke Media di Indonesia

Perpres Publisher Rights: Meta Fokus Investasi ke Media di Indonesia

e-Business
Wamenkominfo Sebut Platform Digital Respons Positif Perpres

Wamenkominfo Sebut Platform Digital Respons Positif Perpres "Publisher Rights"

Nasional
Wamenkominfo Klaim Perpres

Wamenkominfo Klaim Perpres "Publisher Rights" Tuai Apresiasi di Forum Internasional

Nasional
Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Soal Pembaharuan Perpres RAN PE, BNPT Minta Dukungan Semua Pihak agar Berjalan Lancar

Nasional
02:31
Jokowi Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan, Masuk Kantor Pukul 08.00

Jokowi Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadhan, Masuk Kantor Pukul 08.00

video
Aturan Platform Digital Wajib Bayar Konten Berita di Indonesia, Bisa Dinego Bentuk Lain

Aturan Platform Digital Wajib Bayar Konten Berita di Indonesia, Bisa Dinego Bentuk Lain

e-Business
Aturan Media

Aturan Media "Publisher's Rights" Indonesia Berbeda, Tidak Ikut-ikutan Negara Lain

e-Business
Kominfo Tegaskan Semua Platform Digital Wajib Bayar Konten Berita, Termasuk Meta

Kominfo Tegaskan Semua Platform Digital Wajib Bayar Konten Berita, Termasuk Meta

e-Business
Jokowi Resmi Terbitkan Perpres

Jokowi Resmi Terbitkan Perpres "Publisher Rights", Platform Digital Wajib Dukung Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Daftar 20 Cekungan Migas di Indonesia, Berpotensi Menyimpan Karbon

Daftar 20 Cekungan Migas di Indonesia, Berpotensi Menyimpan Karbon

Pemerintah
Ketua Komisi I Sebut Perpres

Ketua Komisi I Sebut Perpres "Publisher Rights" Lindungi Ekosistem Pers

Nasional
Mengapa Indonesia Perlu Perpres

Mengapa Indonesia Perlu Perpres "Publisher Rights"?

Internet
Publisher Rights: Pengertian dan Ketentuannya di Indonesia

Publisher Rights: Pengertian dan Ketentuannya di Indonesia

Skola
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads