Petisi disampaikan usai penyampaikan laporan mengenai adanya puluhan bocah perempuan yang diduga telah dicabuli oleh salah seorang pengusaha di Kediri, Jawa Timur.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengusulkan agar pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Kecepatan pemerintah dalam merampungkan Perppu tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal penyelesaian perkara kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi.