Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Perludem

Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih
Perludem: Keputusan Melanjutkan Tahapan Pilkada 2020 Ancam Keselamatan Jiwa Penyelenggara dan Pemilih
"Kondisi wabah di Indonesia belum menunjukkan kecenderungan melandai, apalagi berakhir. Sehingga ini jelas keputusan yang sangat mengkhawatirkan."
Nasional
Perludem: KPU Seharusnya Abaikan Saja Putusan MA soal Batas Usia
Perludem: KPU Seharusnya Abaikan Saja Putusan MA soal Batas Usia
Perludem berpandangan, MA hanya mengubah aturan syarat usia kepala daerah yang diatur KPU, bukan aturan di dalam UU. Sehingga, KPU bisa mengabaikannya
Nasional
KPU-Mendagri Diminta Bikin Aturan Distribusi Bansos Jelang Pilkada 2024
KPU-Mendagri Diminta Bikin Aturan Distribusi Bansos Jelang Pilkada 2024
Menurutnya, perlu ada aturan distribusi bansos yang berimpitan dengan tahapan pilkada tidak boleh dilakukan pejabat publik berlatar belakang politik.
Nasional
03:23
Polemik Batas Usia Calon Kepala Daerah, KY Didesak Periksa Putusan MA
Polemik Batas Usia Calon Kepala Daerah, KY Didesak Periksa Putusan MA
Mahkamah Agung (MA) mempersilakan bila Komisi Yudisial (KY) hendak mendalami...
video
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih
Perludem: Putusan MA Keliru, Mencampur Aduk Syarat Calon dan Calon Terpilih
Putusan itu dianggap membuat syarat usia calon kepala daerah menjadi bertentangan dengan ketentuan UU Pilkada.
Nasional

All News

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

Nasional
02:12
Kubu Anies-Ganjar Dianggap Mesti Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres

Kubu Anies-Ganjar Dianggap Mesti Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres

video
Kubu Anies dan Ganjar Sebaiknya Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres daripada Diskualifikasi Lawan

Kubu Anies dan Ganjar Sebaiknya Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres daripada Diskualifikasi Lawan

Nasional
Belum Genap 2 Tahun Terbentuk, Papua Tengah Jadi Provinsi Terbanyak Sengketa Pemilu 2024

Belum Genap 2 Tahun Terbentuk, Papua Tengah Jadi Provinsi Terbanyak Sengketa Pemilu 2024

Nasional
Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dianggap Buat Pileg Tak Berimbang

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dianggap Buat Pileg Tak Berimbang

Nasional
17 Juta Suara Rakyat Terbuang pada Pemilu 2024 akibat Ambang Batas 4 Persen

17 Juta Suara Rakyat Terbuang pada Pemilu 2024 akibat Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Kursi PPP Diduga Jatuh ke Parpol Lain akibat Tak Lolos Ambang Batas

Kursi PPP Diduga Jatuh ke Parpol Lain akibat Tak Lolos Ambang Batas

Nasional
02:00
Perludem Kritik KPU karena Setop Grafik Sirekap

Perludem Kritik KPU karena Setop Grafik Sirekap

video
Perludem: Jika Sirekap Bermasalah, Harusnya KPU Benahi, Bukan Hapus Grafik

Perludem: Jika Sirekap Bermasalah, Harusnya KPU Benahi, Bukan Hapus Grafik

Nasional
Ambang Batas Parlemen 4 Persen Akan Dihapus, Ini Kata Perludem dan Guru Besar UI

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Akan Dihapus, Ini Kata Perludem dan Guru Besar UI

Tren
Sirekap Jadi Tantangan KPU, Perludem Sebut Petugas KPPS di Daerah yang Internetnya Baik Bahkan Belum Bimtek

Sirekap Jadi Tantangan KPU, Perludem Sebut Petugas KPPS di Daerah yang Internetnya Baik Bahkan Belum Bimtek

Nasional
Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera

Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera

Nasional
Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang

Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang

Regional
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Perludem: Jadi Pembenaran Aparat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Perludem: Jadi Pembenaran Aparat Tak Netral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads