Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Perludem

Perludem Tekankan Pentingnya Menghindari Fanatisme Figur dalam Politik
Perludem Tekankan Pentingnya Menghindari Fanatisme Figur dalam Politik
"Yang bahaya apakah kita mau membiarkan demokrasi masuk pada fanatisme figur dengan merekonstruksi masa jabatan (presiden dan wapres)."
Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah
MA dianggap mencampuradukkan antara syarat calon untuk menjadi kepala daerah dan syarat pelantikan calon kepala daerah dalam putusan itu.
Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian
Menurut Perludem, MK perlu mencermati potensi jual-beli suara dalam sengketa pileg yang melibatkan PPP dan Partai Garuda
Nasional
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar
Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar
Putusan sengketa hasil Pilpres 2024 bakal memperlihatkan sejauh mana para Hakim MK yakin terhadap berbagai bukti dihadirkan dalam persidangan.
Nasional
02:12
Kubu Anies-Ganjar Dianggap Mesti Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres
Kubu Anies-Ganjar Dianggap Mesti Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres

Kubu Anies dan Ganjar didorong agar lebih fokus membuktikan dugaan...

video

All News

Kubu Anies dan Ganjar Sebaiknya Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres daripada Diskualifikasi Lawan

Kubu Anies dan Ganjar Sebaiknya Fokus Buktikan Dugaan Kecurangan Pilpres daripada Diskualifikasi Lawan

Nasional
Belum Genap 2 Tahun Terbentuk, Papua Tengah Jadi Provinsi Terbanyak Sengketa Pemilu 2024

Belum Genap 2 Tahun Terbentuk, Papua Tengah Jadi Provinsi Terbanyak Sengketa Pemilu 2024

Nasional
Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dianggap Buat Pileg Tak Berimbang

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dianggap Buat Pileg Tak Berimbang

Nasional
17 Juta Suara Rakyat Terbuang pada Pemilu 2024 akibat Ambang Batas 4 Persen

17 Juta Suara Rakyat Terbuang pada Pemilu 2024 akibat Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Kursi PPP Diduga Jatuh ke Parpol Lain akibat Tak Lolos Ambang Batas

Kursi PPP Diduga Jatuh ke Parpol Lain akibat Tak Lolos Ambang Batas

Nasional
02:00
Perludem Kritik KPU karena Setop Grafik Sirekap

Perludem Kritik KPU karena Setop Grafik Sirekap

video
Perludem: Jika Sirekap Bermasalah, Harusnya KPU Benahi, Bukan Hapus Grafik

Perludem: Jika Sirekap Bermasalah, Harusnya KPU Benahi, Bukan Hapus Grafik

Nasional
Ambang Batas Parlemen 4 Persen Akan Dihapus, Ini Kata Perludem dan Guru Besar UI

Ambang Batas Parlemen 4 Persen Akan Dihapus, Ini Kata Perludem dan Guru Besar UI

Tren
Sirekap Jadi Tantangan KPU, Perludem Sebut Petugas KPPS di Daerah yang Internetnya Baik Bahkan Belum Bimtek

Sirekap Jadi Tantangan KPU, Perludem Sebut Petugas KPPS di Daerah yang Internetnya Baik Bahkan Belum Bimtek

Nasional
Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera

Ketua KPU 3 Hattrick Peringatan Keras Terakhir, Sanksi DKPP Dianggap Tak Beri Efek Jera

Nasional
Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang

Perludem: Bagi-bagi Bansos saat Kampanye Bentuk Politik Uang

Regional
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Perludem: Jadi Pembenaran Aparat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak, Perludem: Jadi Pembenaran Aparat Tak Netral

Nasional
APK di Jakarta Semrawut, Perludem: Pemprov DKI dan Bawaslu Biarkan Pelanggaran Massal

APK di Jakarta Semrawut, Perludem: Pemprov DKI dan Bawaslu Biarkan Pelanggaran Massal

Megapolitan
Joget Gemoy Kampanyekan Prabowo, Bobby Pakai Dalih Bukan ASN, Perludem: Persoalannya Bukan Itu

Joget Gemoy Kampanyekan Prabowo, Bobby Pakai Dalih Bukan ASN, Perludem: Persoalannya Bukan Itu

Nasional
Basa-basi Laporan Dana Kampanye Pemilu

Basa-basi Laporan Dana Kampanye Pemilu

Nasional
Perludem Temukan Biaya Kampanye Medsos Semua Paslon Tak Dilaporkan ke KPU

Perludem Temukan Biaya Kampanye Medsos Semua Paslon Tak Dilaporkan ke KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads