Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pengesahan

Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan
Fraksi PSI: Pembatasan Kendaraan di UU DKJ Tak Cukup untuk Atasi Kemacetan
Fraksi PSI DPRD DKI menilai aturan pembatasan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki warga di dalam UU DKJ belum cukup untuk mengatasi kemacetan.
Megapolitan
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik
Komisi B DPRD DKI Minta Pemprov DKI Tak Asal Batasi Kendaraan, Transportasi Publik Harus Membaik
Gilbert menyarankan penerapan pembatasan juga sebaiknya juga untuk kendaraan berbasis listrik yang beroperasi di Jakarta.
Megapolitan
Tak Beda Jauh Nasib Jakarta Setelah Jadi DKJ, Diprediksi Masih Jadi Magnet Para Perantau dan Tetap Macet
Tak Beda Jauh Nasib Jakarta Setelah Jadi DKJ, Diprediksi Masih Jadi Magnet Para Perantau dan Tetap Macet
Perubahan status jadi DKJ tidak berarti membuat Jakarta bisa menahan atau mengurangi urbanisasi ke daerahnya. Jakarta akan tetap padat dan macet.
Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ
Pemprov DKI Tunggu Perpres untuk Mulai Jalankan Aturan di UU DKJ
Pemprov DKI Jakarta masih menunggu terbitnya Perpres sebelum menerapkan aturan yang tertuang dalam UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Megapolitan
Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan
Heru Budi Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota meski UU DKJ Sudah Disahkan
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara meski UU DKJ telah disahkan.
Megapolitan

All News

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
03:24
DPR RI Sahkan UU DKJ, Jakarta Sudah Tidak Berstatus DKI

DPR RI Sahkan UU DKJ, Jakarta Sudah Tidak Berstatus DKI

video
00:55
UU DKJ Sah, Jakarta Tak Lagi

UU DKJ Sah, Jakarta Tak Lagi "DKI"

video
PKS Satu-satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan UU Desa Hanya Dihadiri 69 Anggota DPR

Rapat Paripurna Pengesahan UU Desa Hanya Dihadiri 69 Anggota DPR

Nasional
Kontras Desak Kemenpan-RB Hentikan Rencana Pengesahan Aturan TNI-Polri Bisa Isi Jabatan Sipil

Kontras Desak Kemenpan-RB Hentikan Rencana Pengesahan Aturan TNI-Polri Bisa Isi Jabatan Sipil

Nasional
[POPULER TREN] Arti

[POPULER TREN] Arti "Lorem Ipsum Dolor Sit Amet" | Cara Memperpanjang STNK Orang Lain secara Online

Tren
Tak Perlu ke Samsat, Ini Cara Memperpanjang STNK Orang Lain via Online

Tak Perlu ke Samsat, Ini Cara Memperpanjang STNK Orang Lain via Online

Tren
Libur Nyepi dan Cuti Bersama, Layanan Samsat Tutup

Libur Nyepi dan Cuti Bersama, Layanan Samsat Tutup

News
Ini Perbedaan Pengesahan STNK Tahunan dan Perpanjangan 5 Tahunan

Ini Perbedaan Pengesahan STNK Tahunan dan Perpanjangan 5 Tahunan

News
Banyak Masyarakat Adat Tak Punya KTP, Pemerintah dan DPR Diminta Percepat Pengesahan RUU-nya

Banyak Masyarakat Adat Tak Punya KTP, Pemerintah dan DPR Diminta Percepat Pengesahan RUU-nya

Nasional
Konflik Spanyol-Portugis dan Pengesahan Perjanjian Tordesillas

Konflik Spanyol-Portugis dan Pengesahan Perjanjian Tordesillas

Stori
Dua Ketua Partai Ikut Pilpres 2024, Pukat UGM: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tidak Perlu Tunggu Mereka Jadi Presiden

Dua Ketua Partai Ikut Pilpres 2024, Pukat UGM: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tidak Perlu Tunggu Mereka Jadi Presiden

Megapolitan
Bolehkah Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Sebelumnya?

Bolehkah Perpanjang STNK Tanpa KTP Pemilik Sebelumnya?

News
Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Jokowi Belum Tunjuk Wakil Pemerintah untuk Bahas RUU Daerah Khusus Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads