Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah

Dianggap Tak Haram, Pemerintah Gelar Karpet Merah bagi Investor Air
Dianggap Tak Haram, Pemerintah Gelar Karpet Merah bagi Investor Air
"Tidak haram membawa sektor swasta ke dalam (sektor) air, tidak melanggar undang-undang, selama ada keterbukaan, transparansi," tegas Firdaus.
Berita
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa
Mahfud tetap berpegang pada keyakinannya bahwa revisi UU MK tersebut berisiko mengganggu independensi hakim konstitusi.
Nasional
Pemerintah Atur Harga Tebu, Petani Diharapkan Bisa Lebih Untung
Pemerintah Atur Harga Tebu, Petani Diharapkan Bisa Lebih Untung
Ditjenbun Kementan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor B-406/KB 110/E/05/2024 tanggal 3 Mei 2024 yang mengatur harga pembelian tebu.
Whats New
Pemerintah Siapkan 10 Strategi Pengembangan Desa di Sekitar IKN, Apa Saja?
Pemerintah Siapkan 10 Strategi Pengembangan Desa di Sekitar IKN, Apa Saja?
Pemerintah menyiapkan 10 strategi pembangunan desa dan perdesaan yang diterapkan di sekitar Ibu Kota Nusantara. Apa saja?
Regional
Surat Utang Diburu Investor, Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun
Surat Utang Diburu Investor, Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun
Surat Utang Negara (SUN) masih diburu oleh investor.
Whats New

All News

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
03:00
Mahfud Tak Masalah Saat RUU MK Dibawa ke Paripurna, tapi Ingatkan Hal Ini

Mahfud Tak Masalah Saat RUU MK Dibawa ke Paripurna, tapi Ingatkan Hal Ini

video
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
Pemerintah Arab: Ibadah Haji Tanpa Izin akan Ditahan dan Kena Sanksi

Pemerintah Arab: Ibadah Haji Tanpa Izin akan Ditahan dan Kena Sanksi

Global
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bentuk Pemantau Femisida

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bentuk Pemantau Femisida

Pemerintah
02:00
Jawaban Jokowi soal Santer Disebut Akan Jadi Penasihat Prabowo

Jawaban Jokowi soal Santer Disebut Akan Jadi Penasihat Prabowo

video
Pengendara Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan di Tanjung Priok

Pengendara Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan di Tanjung Priok

Megapolitan
Demi Pembangunan Jembatan, Warga Gunungkidul Rela Serahkan Tanahnya Tanpa Ganti Untung

Demi Pembangunan Jembatan, Warga Gunungkidul Rela Serahkan Tanahnya Tanpa Ganti Untung

Yogyakarta
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Pemerintah dan DPR Diam-diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Pemerintah dan DPR Diam-diam Lanjutkan Revisi UU MK, Jokowi: Tanya DPR

Nasional
Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Sikap Politik PKS di Dalam atau Luar Pemerintah Ditentukan Majelis Syuro Bulan Depan

Nasional
Walhi Babel Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah di Batu Beriga

Walhi Babel Desak Pemerintah Cabut Izin Tambang Timah di Batu Beriga

Pemerintah
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Turunkan Angka BAB Sembarangan, Pemerintah Promosikam Pamsimas

Turunkan Angka BAB Sembarangan, Pemerintah Promosikam Pamsimas

Pemerintah
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads