Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah

Komnas HAM Kritik Ketentuan Pemekaran di UU Otsus Papua
Komnas HAM Kritik Ketentuan Pemekaran di UU Otsus Papua
"Revisi atas hal ini menunjukkan pemerintah memperkuat otoritasnya," kata Amiruddin.
Nasional
07:16
Potensi Kolusi Menganga di Tengah Wacana 40 Kursi Menteri Prabowo-Gibran
Potensi Kolusi Menganga di Tengah Wacana 40 Kursi Menteri Prabowo-Gibran

Wacana penambahan kursi kabinet di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto...

video
Wajib Halal Resmi Ditunda, LPPOM Dorong Pemerintah Fokus Menyelesaikan Permasalahan di Hulu
Wajib Halal Resmi Ditunda, LPPOM Dorong Pemerintah Fokus Menyelesaikan Permasalahan di Hulu
Pengunduran tenggat sertifikasi halal diputuskan oleh Jokowi. LPPOM menghimbau agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan permasalahan halal di hulu.
Program
Pemerintah Relaksasi Pengetatan Impor Alas Kaki hingga Tas
Pemerintah Relaksasi Pengetatan Impor Alas Kaki hingga Tas
Relaksasi impor diharapkan menyelesaikan permasalahan perizinan dan penumpukan kontainer.
Whats New
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik
Halili mengatakan, RUU Penyiaran harus sepenuhnya menjamin kebebasan pers, memperoleh informasi, serta bebas dari berbagai desain kontrol.
Nasional

All News

02:59
Jangan Lakukan Ini Ketika Beribadah Haji di Tanah Suci

Jangan Lakukan Ini Ketika Beribadah Haji di Tanah Suci

video
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Beberapa Daerah Larang

Beberapa Daerah Larang "Study Tour", PHRI DIY: Apa Bedanya dengan Kunker?

Yogyakarta
Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Rumahnya Digusur Imbas Normalisasi Kali Ciliwung, Warga: Kita Ikut Aturan Pemerintah Saja

Megapolitan
Pengamat: Pendidikan Tinggi Harus Jadi Kebutuhan Dasar dan Dijamin Pemerintah

Pengamat: Pendidikan Tinggi Harus Jadi Kebutuhan Dasar dan Dijamin Pemerintah

Edu
Pemerintah Siapkan 2 Hektar Lahan Perkebunan Tebu di Merauke

Pemerintah Siapkan 2 Hektar Lahan Perkebunan Tebu di Merauke

Whats New
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Lelang Royal Enfield, Pemerintah Berpotensi Kantongi Rp 2,16 Miliar

Lelang Royal Enfield, Pemerintah Berpotensi Kantongi Rp 2,16 Miliar

Whats New
Ada Potensi Migas di South Andaman, Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus

Ada Potensi Migas di South Andaman, Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus

Whats New
Pimpinan Komisi X DPR Setuju

Pimpinan Komisi X DPR Setuju "Study Tour" Dilarang: Kalau ke Tempat Wisata, Itu Namanya "Healing"

Nasional
Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Airlangga Sebut Pemerintah Segera Evaluasi Kebijakan Subsidi Energi

Nasional
Pemerintah Terus Genjot Penggunaan Bus Listrik

Pemerintah Terus Genjot Penggunaan Bus Listrik

News
Sambut PropertyGuru Indonesia Property Awards 2024, CEO & Leader Forum Prediksi Pertumbuhan Positif Sektor Properti

Sambut PropertyGuru Indonesia Property Awards 2024, CEO & Leader Forum Prediksi Pertumbuhan Positif Sektor Properti

Kompas Advertorial
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads