Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pemerintah

Ma'ruf Amin Minta Kejaksaan Agung Tuntaskan Korupsi Jiwasraya
Ma'ruf Amin Minta Kejaksaan Agung Tuntaskan Korupsi Jiwasraya
Pemerintah sudah mempercayakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut secara tuntas korupsi Jiwasraya.
Nasional
Arab Saudi Butuh Data Jemaah Umrah, Pemerintah Integrasikan Aplikasi PeduliLindungi dan Siskopatuh
Arab Saudi Butuh Data Jemaah Umrah, Pemerintah Integrasikan Aplikasi PeduliLindungi dan Siskopatuh
Arifin mengatakan, integrasi diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi data pada sistem aplikasi yang dikembangkan Arab Saudi.
Nasional
Rental Housing, Upaya Pemerintah Kurangi Kawasan Kumuh di Perkotaan
Rental Housing, Upaya Pemerintah Kurangi Kawasan Kumuh di Perkotaan
Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kawasan kumuh di perkotaan adalah menyediakan konsep rental housing.
Hunian
13 Jabatan Dipegang Luhut sejak 2014, 7 Masih Aktif
13 Jabatan Dipegang Luhut sejak 2014, 7 Masih Aktif
Berikut sederet jabatan yang diembankan oleh Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan sejak 2014 hingga sekarang.
Nasional
Fiskal APBD Terbatas di Masa Pandemi, Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Jadi Kunci Penting
Fiskal APBD Terbatas di Masa Pandemi, Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah Jadi Kunci Penting
Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) per 8 Oktober 2021 mengalami penurunan dibandingkan periode 2020 yang terhitung per 31 Oktober 2020.
Kompas Advertorial

All News

Bahaya untuk Kesehatan, Komnas PA Minta Pemerintah Atur Penggunaan BPA

Bahaya untuk Kesehatan, Komnas PA Minta Pemerintah Atur Penggunaan BPA

Kita
Pemerintah Tetapkan Karantina Pelaku Perjalanan Internasional 5 Hari, Epidemiolog: Lebih Efektif 8 Hari

Pemerintah Tetapkan Karantina Pelaku Perjalanan Internasional 5 Hari, Epidemiolog: Lebih Efektif 8 Hari

Nasional
Cegah Lonjakan Covid-19 akibat Natal dan Tahun Baru, Ini Upaya Pemerintah

Cegah Lonjakan Covid-19 akibat Natal dan Tahun Baru, Ini Upaya Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN | Pemerintah Siapkan Lawyer Internasional Hadapi Gugatan Uni Eropa

[POPULER NASIONAL] Megawati Jadi Ketua Dewan Pengarah BRIN | Pemerintah Siapkan Lawyer Internasional Hadapi Gugatan Uni Eropa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Peta Mangrove Nasional untuk Keperluan Rehabilitasi Lingkungan

Pemerintah Luncurkan Peta Mangrove Nasional untuk Keperluan Rehabilitasi Lingkungan

Rilis
IMF Pangkas Lagi Ekonomi RI, Kemenkeu: Pemerintah Waspadai Risiko Global

IMF Pangkas Lagi Ekonomi RI, Kemenkeu: Pemerintah Waspadai Risiko Global

Whats New
Pengembang Minta Pemerintah Lakukan Diskresi SIMBG, Ini Alasannya

Pengembang Minta Pemerintah Lakukan Diskresi SIMBG, Ini Alasannya

Berita
Kemenkes: Kasus Kematian Akibat Covid-19 Turun 32 Persen dalam Sepekan Terakhir

Kemenkes: Kasus Kematian Akibat Covid-19 Turun 32 Persen dalam Sepekan Terakhir

Nasional
Bantu Rumah Tangga Miskin Ekstrem 5 Kabupaten di Maluku, Wapres: Disiapkan Uang Tunai Khusus

Bantu Rumah Tangga Miskin Ekstrem 5 Kabupaten di Maluku, Wapres: Disiapkan Uang Tunai Khusus

Regional
Pandemi Covid-19 Terkendali, Pemerintah Dorong Masyarakat Tetap Waspada

Pandemi Covid-19 Terkendali, Pemerintah Dorong Masyarakat Tetap Waspada

Kompas Advertorial
Polri Tangkap 19 Tersangka Kasus Akses Ilegal Judi Online di Situs Pemerintah

Polri Tangkap 19 Tersangka Kasus Akses Ilegal Judi Online di Situs Pemerintah

Nasional
Green Industrial Park Akan Dibangun, Jokowi: Ini Pertama di Dunia

Green Industrial Park Akan Dibangun, Jokowi: Ini Pertama di Dunia

Berita
Apa Itu Badan Riset dan Inovasi Nasional?

Apa Itu Badan Riset dan Inovasi Nasional?

Nasional
Pusat Bakal Turun Tangan Tata Kawasan Kumuh di Daerah, Ini Syaratnya

Pusat Bakal Turun Tangan Tata Kawasan Kumuh di Daerah, Ini Syaratnya

Kawasan Terpadu
Pemerintah Diminta Utamakan Kepentingan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Pemerintah Diminta Utamakan Kepentingan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Epidemiolog Pertanyakan Referensi Pemerintah Kurangi Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional

Epidemiolog Pertanyakan Referensi Pemerintah Kurangi Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads