Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pakar Hukum

Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi, Ini Kata Pakar Hukum Unair
Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi, Ini Kata Pakar Hukum Unair
Menurut dia, kasus anak anggota DPRD Bekasi itu menerapkan UU perlindungan anak.
Edu
MA Batalkan 2 Aturan Pencalegan, KPU Kumpulkan Pakar Hukum
MA Batalkan 2 Aturan Pencalegan, KPU Kumpulkan Pakar Hukum
Adapun yang dikumpulkan KPu adalah lima pakar yang berasal dari sejumlah universitas dan lembaga swadaya masyarakat.
Nasional
Pakar Hukum UI Yakin Pemerintah Konsisten Tolak Klaim Peta Baru China
Pakar Hukum UI Yakin Pemerintah Konsisten Tolak Klaim Peta Baru China
Ketiga, Pemerintah Indonesia jangan pernah menginisiasi perundingan untuk wilayah yang masih tumpang tindih itu.
Edu
Sahroni Usul Semua Capres Diperiksa, Pakar Hukum: KPK Tak Bisa Serta Merta Panggil Seseorang
Sahroni Usul Semua Capres Diperiksa, Pakar Hukum: KPK Tak Bisa Serta Merta Panggil Seseorang
Elite Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta agar seluruh capres diperiksa KPK agar menjaga persepsi publik pasca Cak Imin dimintai keterangan
Nasional
Pakar Hukum Sarankan KPK Sewa Detektif Swasta Cari DPO Kirana Kotama di AS
Pakar Hukum Sarankan KPK Sewa Detektif Swasta Cari DPO Kirana Kotama di AS
Menurut Hikmahanto, sulit bagi KPK untuk mencari DPO Kirana Kotama tanpa bantuan detektif swasta.
Nasional

All News

01:56
Bantah Intervensi KPK soal Kabasarnas, Panglima TNI: Kami Undang Pakar Hukum

Bantah Intervensi KPK soal Kabasarnas, Panglima TNI: Kami Undang Pakar Hukum

video
Laporan Rocky Gerung Tak Bisa Pakai Pasal Penghinaan, Pakar Hukum: Harus Jokowi yang Melapor Langsung

Laporan Rocky Gerung Tak Bisa Pakai Pasal Penghinaan, Pakar Hukum: Harus Jokowi yang Melapor Langsung

Megapolitan
Eksaminasi Putusan Ferdy Sambo, Pakar Hukum Nilai Hakim Pakai Konstruksi Terpaksa

Eksaminasi Putusan Ferdy Sambo, Pakar Hukum Nilai Hakim Pakai Konstruksi Terpaksa

Nasional
02:09
Denny Indrayana Sebut Mahfud Minta Tolong pada Dirinya, soal Apa?

Denny Indrayana Sebut Mahfud Minta Tolong pada Dirinya, soal Apa?

video
Polisi Sebut Kasus Anak Diperkosa 11 Pria sebagai Persetubuhan di Bawah Umur, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Polisi Sebut Kasus Anak Diperkosa 11 Pria sebagai Persetubuhan di Bawah Umur, Ini Penjelasan Pakar Hukum

Tren
Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang

Profil Denny Indrayana, Pakar Hukum yang "Ribut" soal Anies Bakal Dijegal dan Isu Putusan MK

Nasional
02:36
Ada Isu MK Kembalikan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Apa Bedanya dengan Proporsional Terbuka?

Ada Isu MK Kembalikan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Apa Bedanya dengan Proporsional Terbuka?

video
02:00
Jokowi Mengetahui Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Jokowi Mengetahui Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

video
Bos Travel Naila Penipu Jemaah Umrah Pernah Dipenjara 8 Bulan, Pakar Hukum: Terlalu Ringan

Bos Travel Naila Penipu Jemaah Umrah Pernah Dipenjara 8 Bulan, Pakar Hukum: Terlalu Ringan

Megapolitan
Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Pakar Hukum Pidana: Keputusan Tepat Sekali

Teddy Minahasa Dituntut Hukuman Mati, Pakar Hukum Pidana: Keputusan Tepat Sekali

Megapolitan
02:27
Yusril Ihza Menilai Pengadilan Tinggi Tidak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Yusril Ihza Menilai Pengadilan Tinggi Tidak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

video
Jelang Banding Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, KPU Undang 8 Pakar Hukum untuk Diskusi

Jelang Banding Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu, KPU Undang 8 Pakar Hukum untuk Diskusi

Nasional
Pakar Hukum: Putusan Penundaan Pemilu Dipastikan Batal Demi Hukum karena Langgar Yurisdiksi

Pakar Hukum: Putusan Penundaan Pemilu Dipastikan Batal Demi Hukum karena Langgar Yurisdiksi

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Aturan yang Dilanggar dalam Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat

Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Aturan yang Dilanggar dalam Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat

Nasional
PN Jakpus Jadi Bulan-bulanan Pakar Hukum Usai Perintahkan Tunda Pemilu

PN Jakpus Jadi Bulan-bulanan Pakar Hukum Usai Perintahkan Tunda Pemilu

Nasional
Pakar Hukum: KUHP Baru Bisa Digugat ke MK Setelah Berlaku pada Tahun 2026

Pakar Hukum: KUHP Baru Bisa Digugat ke MK Setelah Berlaku pada Tahun 2026

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads