Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pakar Hukum

Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi, Ini Kata Pakar Hukum Unair
Kasus Anak Anggota DPRD Bekasi, Ini Kata Pakar Hukum Unair
Menurut dia, kasus anak anggota DPRD Bekasi itu menerapkan UU perlindungan anak.
Edu
Vonis Ringan Romahurmuziy, Pakar Hukum Soroti Pelemahan Pemberantasan Korupsi
Vonis Ringan Romahurmuziy, Pakar Hukum Soroti Pelemahan Pemberantasan Korupsi
Vonis ini dapat menjadi pemandangan baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.
Nasional
Romahurmuziy Divonis 2 Tahun, Pakar Hukum Soroti Hukuman Maksimal Koruptor
Romahurmuziy Divonis 2 Tahun, Pakar Hukum Soroti Hukuman Maksimal Koruptor
Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy dinilai semestinya layak mendapatkan hukuman maksimal.
Nasional
Bantah PPP soal Vonis Romahurmuziy, Pakar Hukum Jelaskan Beda Pasal Suap dengan Gratifikasi
Bantah PPP soal Vonis Romahurmuziy, Pakar Hukum Jelaskan Beda Pasal Suap dengan Gratifikasi
Sekjen PPP mengatakan Romahurmuziy tidak kena pasal suap. Pakar hukum pidana beri penjelasan perbedaan pasal yang dijadika alasan.
Nasional
Ini Kata Pakar Hukum Soal
Ini Kata Pakar Hukum Soal "Privilege" Jokowi
Benarkah Presiden Joko Widodo memiliki keistimewaan (privilege) untuk tidak menyalakan lampu sepeda motor?
Nasional

All News

Pakar Hukum: Tak Elok Ketua KPK Berada di Bawah Kendali Kapolri

Pakar Hukum: Tak Elok Ketua KPK Berada di Bawah Kendali Kapolri

Nasional
Pakar Hukum: Koruptor Lebih Baik Dimiskinkan, Ketimbang Dihukum Mati

Pakar Hukum: Koruptor Lebih Baik Dimiskinkan, Ketimbang Dihukum Mati

Nasional
Pakar Hukum Pidana: Penyitaan Aset First Travel Membingungkan

Pakar Hukum Pidana: Penyitaan Aset First Travel Membingungkan

Tren
Pakar: Indonesia Anut Presidensial, Presiden Harus Dipilih Rakyat...

Pakar: Indonesia Anut Presidensial, Presiden Harus Dipilih Rakyat...

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Mandat Dikembalikan, Aktivitas KPK Terhenti

Pakar Hukum Tata Negara: Mandat Dikembalikan, Aktivitas KPK Terhenti

Nasional
Pakar Hukum Sebut Anggota Dewas KPK Lebih Baik Dipilih Langsung Presiden

Pakar Hukum Sebut Anggota Dewas KPK Lebih Baik Dipilih Langsung Presiden

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Pakar Hukum Tata Negara: Dewan Pengawas KPK Boleh Saja, Asalkan...

Nasional
Apa Beda Penarikan dan Pencabutan Paspor? Ini Penjelasan Pakar Hukum

Apa Beda Penarikan dan Pencabutan Paspor? Ini Penjelasan Pakar Hukum

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator

Pakar Hukum Tata Negara Pertanyakan Efektivitas Menteri Koordinator

Nasional
Pakar Hukum Sarankan Jokowi Batasi Jumlah Menteri dari Parpol

Pakar Hukum Sarankan Jokowi Batasi Jumlah Menteri dari Parpol

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat

Pakar Hukum Tata Negara: Amandemen UUD 1945 Bukan Datang dari Rakyat

Nasional
Susun Pendapat Hukum soal Baiq Nuril, Tim Pakar Serahkan Hasilnya ke Jokowi Pekan Ini

Susun Pendapat Hukum soal Baiq Nuril, Tim Pakar Serahkan Hasilnya ke Jokowi Pekan Ini

Nasional
Menurut Pakar Hukum, Sengketa Pilpres Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional

Menurut Pakar Hukum, Sengketa Pilpres Tak Bisa Dibawa ke Peradilan Internasional

Nasional
Hakim MK: Ini Kontes Para Pakar Hukum

Hakim MK: Ini Kontes Para Pakar Hukum

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads