Langganan Kompas.id
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim
"Sebagaimana pendapat, bisa dipakai bisa tidak untuk membantu hakim menemukan rasa keadilan," kata Feri.
Nasional
18/04/2024, 18:37 WIB
01:51
Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang
Pakar Hukum Tata Negara Minta Masyarakat Tak Termakan Opini Pemilu Tak Bisa Diulang

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti meminta masyarakat tidak terbawa...

video
01/04/2024, 16:18 WIB
01:56
Pakar Harap Presiden Hadiri Sidang Sengketa Pemilu untuk Membela Diri karena Dituduh Berbuat Curang
Pakar Harap Presiden Hadiri Sidang Sengketa Pemilu untuk Membela Diri karena Dituduh Berbuat Curang

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari berharap agar kubu pasangan...

video
29/03/2024, 21:33 WIB
03:04
Anwar Usman Tak Boleh Adili Sengketa Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Ada Keponakannya
Anwar Usman Tak Boleh Adili Sengketa Pilpres, Pakar Hukum Tata Negara: Ada Keponakannya

video
16/03/2024, 14:29 WIB
02:07
Ada Isu Anak dan Menantu Presiden di Pilkada, Feri Amsari: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga
Ada Isu Anak dan Menantu Presiden di Pilkada, Feri Amsari: Konstitusi Tidak Dirancang untuk Keluarga

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai wacana mengusung anak...

video
15/03/2024, 11:26 WIB

All News

02:21
Wapres Maruf Amin Tanggapi Film

Wapres Maruf Amin Tanggapi Film "Dirty Vote"

video
12/02/2024, 20:45 WIB
Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Sah Pelantikan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Pakar Hukum Tata Negara UGM Sebut Sah Pelantikan Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Nasional
27/11/2023, 16:40 WIB
02:00
Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya

Pakar HTN Sindir Putusan MK Hanya Untungkan Anak Muda yang Punya "Privilege"

video
26/10/2023, 14:58 WIB
06:26
[FULL] Klarifikasi Kritik soal Putusan MK, Yusril: PBB Tetap dengan KIM

[FULL] Klarifikasi Kritik soal Putusan MK, Yusril: PBB Tetap dengan KIM

video
17/10/2023, 22:11 WIB
Pakar Hukum Tata Negara UB: Keputusan MK Ini Jelas-jelas Masuk Ranah Politik

Pakar Hukum Tata Negara UB: Keputusan MK Ini Jelas-jelas Masuk Ranah Politik

Surabaya
17/10/2023, 08:31 WIB
02:09
Denny Indrayana Sebut Mahfud Minta Tolong pada Dirinya, soal Apa?

Denny Indrayana Sebut Mahfud Minta Tolong pada Dirinya, soal Apa?

video
05/06/2023, 13:00 WIB
02:00
Jokowi Mengetahui Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

Jokowi Mengetahui Dugaan Bocornya Putusan MK Terkait Sistem Pemilu

video
29/05/2023, 20:34 WIB
02:27
Yusril Ihza Menilai Pengadilan Tinggi Tidak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

Yusril Ihza Menilai Pengadilan Tinggi Tidak Akan Kabulkan Putusan PN Jakpus soal Penundaan Pemilu

video
09/03/2023, 15:59 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Aturan yang Dilanggar dalam Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat

Pakar Hukum Tata Negara: Banyak Aturan yang Dilanggar dalam Putusan Penundaan Pemilu PN Jakarta Pusat

Nasional
04/03/2023, 15:38 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Unair Sebut Kasus Sambo Tak Bisa Gunakan KUHP Baru

Pakar Hukum Tata Negara Unair Sebut Kasus Sambo Tak Bisa Gunakan KUHP Baru

Surabaya
14/02/2023, 18:39 WIB
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
04/12/2022, 17:45 WIB
Wacana Jokowi Jadi Wapres 2024, Pengamat: Melecehkan Seluruh Pakar Hukum Tata Negara Sedunia

Wacana Jokowi Jadi Wapres 2024, Pengamat: Melecehkan Seluruh Pakar Hukum Tata Negara Sedunia

Tren
15/09/2022, 13:24 WIB
Kasus Penyelewengan Dana ACT, Pakar Hukum Tata Negara Minta UU Pengumpulan Uang Direvisi

Kasus Penyelewengan Dana ACT, Pakar Hukum Tata Negara Minta UU Pengumpulan Uang Direvisi

Nasional
09/07/2022, 19:56 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Sejauh Dilakukan Demokratis, PP Tidak Diperlukan untuk Pengisian Penjabat

Pakar Hukum Tata Negara: Sejauh Dilakukan Demokratis, PP Tidak Diperlukan untuk Pengisian Penjabat

Kompas Advertorial
01/06/2022, 07:45 WIB
Alasan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM

Alasan Pemilu 2024 Tak Boleh Ditunda Menurut Pakar Hukum Tata Negara UGM

Nasional
16/03/2022, 18:30 WIB
1
2
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Penghargaan dan sertifikat:
WOW Brand Indonesia 2019
Superbrand Indonesia 2019 - Trusted Online News
International Fact-Checking Network
Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com
Daftarkan Email
Kanal
Network

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.