Titik-titik tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Meski dikritik berbagai pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tetap akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang mengatur Mahkamah Konstitusi (MK).

KPK menjadwalkan pemeriksaan hakim konstitusi Anwar Usman pada pekan ini untuk diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan suap sengketa pemilihan kepala daerah Lebak dan Gunung Mas yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan hakim konstitusi Maria Farida Indrati pada pekan ini.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, penyelesaian kasus dugaan suap di MK tidak bisa hanya terfokus kepada Ketua MK non-aktif Akil Mochtar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.