"Dasar permohonan kami adalah berdasarkan hak konstitusional. Hak kami sebagai anggota MPR dihalangi anggota MPR lainnya yang tidak jujur," kata Ketua Departemen Hukum DPP PDI Perjuangan, Junimart Girsang, di Jakarta Pusat, Sabtu (4/10/2014).

Keputusan tersebut diambil setelah Joko Widodo-Jusuf Kalla bersama seluruh Ketua Umum, Sekjen, dan Ketua Fraksi di DPR dan MPR dari partai koalisi melakukan pertemuan pada Jumat (3/10/2014) kemarin.

Eva mengaku heran dengan gugatan Khofifah Indar Prawansa terhadap keterwakilan perempuan yang dikabulkan oleh MK. Sementara gugatan PDI-P yang meminta agar partai pemenang pemilu otomatis menjadi Ketua DPR, justru ditolak.

Ditolaknya permohonan uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD oleh Mahkamah Konstitusi semakin menguatkan posisi partai-partai Koalisi Merah Putih di parlemen.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak judicial review atau uji materi undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurut dia, putusan tersebut tepat dan memenuhi rasa keadilan.