Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ICW Minta DPR Hapus Pasal
ICW Minta DPR Hapus Pasal "Kebal Hukum" di UU MD3
ICW menilai Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) akan membuat anggota Dewan kebal dari proses hukum.
Nasional
"Revisi UU MD3 Hanya untuk Kepentingan Penambahan Jabatan"
Revisi UU MD3, menurut Refly, harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan DPD dan Pemerintah.
Nasional
"Empek-empek" di Rumah Hatta Antarkan Kesepakatan Dua Koalisi di DPR soal UU MD3
Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat telah mendapatkan kesepakatan soal hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat di tingkat komisi, Sabtu (15/11/2014). Kesepakatan akan ditandatangani pada Senin (17/11/2014).
Nasional
DPR Masih Cari Jalan Tengah soal Hak Interpelasi dan Hak Angket di UU MD3
DPR Masih Cari Jalan Tengah soal Hak Interpelasi dan Hak Angket di UU MD3
Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih sedang mencari jalan tengah untuk menyamakan perbedaan pandangan soal hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat di tingkat komisi di DPR
Nasional
Nasdem Klaim KMP Setuju Aturan Interpelasi dan Angket di UU MD3 Diubah
Nasdem Klaim KMP Setuju Aturan Interpelasi dan Angket di UU MD3 Diubah
Nasdem mengklaim KMP telah menyetujui usulan Koalisi Indonesia Hebat untuk merevisi ketentuan usulan interpelasi dan angket di tingkat komisi.
Nasional

All News

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads