Elza Syarief, pengacara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, mengungkapkan adanya aliran dana sebesar Rp 250 miliar ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengegolkan anggaran proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik.
KPK kembali memeriksa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang, Senin (23/9/2013).
Dinas Catatan Sipil Kolaka, Sulawesi Tenggara batal membagikan ribuan E-KTP kepada masyarakat Kolaka. Hal ini akibat adanya kesalahan data pada E-KTP, sehingga E-KTP tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah pusat guna dibenahi.