Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kementerian

Ketua KPK: Mestinya Dibentuk Kementerian Pengawasan dan Pengendalian
Ketua KPK: Mestinya Dibentuk Kementerian Pengawasan dan Pengendalian
Agus mengatakan, dibentuknya kementerian tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi.
Nasional
02:16
PDI-P Tak Masalah Pasal Jumlah Menteri di RUU Kementerian Dihapus, tapi Beri 5 Catatan
PDI-P Tak Masalah Pasal Jumlah Menteri di RUU Kementerian Dihapus, tapi Beri 5 Catatan

Fraksi PDI-P menyatakan setuju pembahasan revisi UU Kementerian Negara dibawa...

video
Banyak Satwa Indonesia di Luar Negeri, KLHK: Manfaatkan Protokol Nagoya
Banyak Satwa Indonesia di Luar Negeri, KLHK: Manfaatkan Protokol Nagoya
Wamen LHK Alue Dohong mendorong implementasi akses dan pembagian manfaat untuk Indonesia, sesuai Protokol Nagoya.
Pemerintah
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet
Panja menyampaikan bahwa terdapat tiga materi muatan dalam RUU Kementerian Negara.
Nasional
Deretan Prestasi Indonesia Cegah Kepunahan Satwa Langka
Deretan Prestasi Indonesia Cegah Kepunahan Satwa Langka
KLHK menggelar Pekan Keanekaragaman Hayati 2024 di Jakarta. Dalam acara ini, sejumlah keberhasilan Indonesia cegah kepunahan satwa disampaikan.
Pemerintah

All News

03:30
Sidang SYL Ungkap Fakta Baru, dari Beli Keris sampai Uang Bulanan Pakai Anggaran Kementan

Sidang SYL Ungkap Fakta Baru, dari Beli Keris sampai Uang Bulanan Pakai Anggaran Kementan

video
Wuling Cloud EV Siap Dikirim ke Konsumen Bulan Ini

Wuling Cloud EV Siap Dikirim ke Konsumen Bulan Ini

News
28 PSN Infrastruktur Harus Kelar Tahun 2024, Paling Banyak Bendungan

28 PSN Infrastruktur Harus Kelar Tahun 2024, Paling Banyak Bendungan

Berita
73,9 Persen Masyarakat Puas dengan Angkutan Lebaran Tahun Ini

73,9 Persen Masyarakat Puas dengan Angkutan Lebaran Tahun Ini

Berita
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Tol Dalkot Bandung Jadi PSN, Nilai Investasinya Rp 7,83 Triliun

Tol Dalkot Bandung Jadi PSN, Nilai Investasinya Rp 7,83 Triliun

Berita
02:44
SYL Minta 6 Perusahaan Diloloskan untuk Proyek Kementerian Pertanian

SYL Minta 6 Perusahaan Diloloskan untuk Proyek Kementerian Pertanian

video
Turis Asing Diduga Bikin Sekte Sesat di Bali, Sandiaga: Sedang Ditelusuri

Turis Asing Diduga Bikin Sekte Sesat di Bali, Sandiaga: Sedang Ditelusuri

Travel Update
Serupa Tapi Tak Sama, Ini Lho Bedanya Flyover dan Jembatan

Serupa Tapi Tak Sama, Ini Lho Bedanya Flyover dan Jembatan

Berita
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
02:44
Cerita Anak Buah Ngaku Patungan dan Ikut SYL Ibadah Umrah

Cerita Anak Buah Ngaku Patungan dan Ikut SYL Ibadah Umrah

video
02:47
SYL Disebut Minta Proyek ke Dirjen Kementan untuk Partai Nasdem

SYL Disebut Minta Proyek ke Dirjen Kementan untuk Partai Nasdem

video
02:49
SYL Disebut Minta Uang Bulanan ke Dirjen untuk Diberikan ke Media yang Meliput di Kementan

SYL Disebut Minta Uang Bulanan ke Dirjen untuk Diberikan ke Media yang Meliput di Kementan

video
02:26
SYL Minta Rp 300 Juta ke Anak Buah yang Mau Dimutasi di Lingkungan Kementerian Pertanian

SYL Minta Rp 300 Juta ke Anak Buah yang Mau Dimutasi di Lingkungan Kementerian Pertanian

video
02:11
Draf RUU Kementerian Negara: Angka 34 Dihapus, Jumlah Menteri Diserahkan ke Presiden

Draf RUU Kementerian Negara: Angka 34 Dihapus, Jumlah Menteri Diserahkan ke Presiden

video
Kabar Terbaru, 112 Juta Bidang Tanah Terdaftar di Indonesia

Kabar Terbaru, 112 Juta Bidang Tanah Terdaftar di Indonesia

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads