Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Kebijakan

Lewat
Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah
Pemerintah sendiri hingga saat ini sudah banyak melakukan upaya di semua sektor pembangunan guna memperbaiki kualitas kebijakan.
Nasional
02:07
X Twitter Izinkan Konten Pornografi, Kementerian Kominfo Ancam Bakal Blokir
X Twitter Izinkan Konten Pornografi, Kementerian Kominfo Ancam Bakal Blokir
Kementerian Komunikasi dan informatika (Kominfo) mengancam akan memblokir platform media...
video
Indodax: Bitcoin Jadi Opsi Fleksibilitas Saat Ekonomi Tak Stabil
Indodax: Bitcoin Jadi Opsi Fleksibilitas Saat Ekonomi Tak Stabil
Bitcoin menjadi opsi sebagai aset yang tahan lama terhadap tekanan ketidakstabilan ekonomi dan politik.
Whats New
Medan Terapkan Parkir Berlangganan Mulai 1 Juli, Tarif Motor Rp 90.000 Per Tahun
Medan Terapkan Parkir Berlangganan Mulai 1 Juli, Tarif Motor Rp 90.000 Per Tahun
Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan kebijakan ini diluncurkan bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-434 Kota Medan.
Medan
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024
Perpres Nomor 42 Tahun 2024 memberikan kewenangan Hutama Karya untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Nasional

All News

Kebijakan Satu Peta, Solusi Percepat Legalisasi Aset Tanah

Kebijakan Satu Peta, Solusi Percepat Legalisasi Aset Tanah

Berita
Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Pemerintah Segera Bentuk Satgas Judi Online, Fahira Idris Berikan Beberapa Catatan

Megapolitan
BPK: Negara Berpotensi Kehilangan PNBP Rp 3 Triliun dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

BPK: Negara Berpotensi Kehilangan PNBP Rp 3 Triliun dari Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Whats New
Kemendikbudristek: Visi Besar PPDB adalah Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Semua Anak

Kemendikbudristek: Visi Besar PPDB adalah Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan bagi Semua Anak

Edu
Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Ini Penyebab Pemanfaatan Panas Bumi Belum Jadi Prioritas dalam Kebijakan Transisi Energi di RI

Whats New
Banyak Turis Asing Berulah di Bali, Kemenparekraf Hati-hati Beri Masukan VoA

Banyak Turis Asing Berulah di Bali, Kemenparekraf Hati-hati Beri Masukan VoA

Travel Update
Waswas Arah Kebijakan APBN Prabowo-Gibran, Morgan Stanley Turunkan Peringkat Saham Indonesia

Waswas Arah Kebijakan APBN Prabowo-Gibran, Morgan Stanley Turunkan Peringkat Saham Indonesia

Whats New
Menyelisik Perluasan Kebijakan KLM Bank Indonesia, untuk Si(apa)?

Menyelisik Perluasan Kebijakan KLM Bank Indonesia, untuk Si(apa)?

Whats New
01:29
Soal Iuran Tapera, YLKI: Kenapa Masyarakat Ikut Menanggung Subsidi?

Soal Iuran Tapera, YLKI: Kenapa Masyarakat Ikut Menanggung Subsidi?

video
Pengamat: Penambahan Rombel dan Sekolah Gratis di Kota Tangerang Bisa Jadi Solusi asalkan Transparan

Pengamat: Penambahan Rombel dan Sekolah Gratis di Kota Tangerang Bisa Jadi Solusi asalkan Transparan

Regional
Kebijakan Umar bin Khattab dalam Berbagai Bidang

Kebijakan Umar bin Khattab dalam Berbagai Bidang

Stori
Indonesia Menuju Keanggotaan OECD: Analisis Kriteria Bidang Kebijakan Lingkungan

Indonesia Menuju Keanggotaan OECD: Analisis Kriteria Bidang Kebijakan Lingkungan

Pemerintah
Bappenas dan Pertamina Jalin Kerja Sama, Kembangkan Kebijakan Energi Keberlanjutan

Bappenas dan Pertamina Jalin Kerja Sama, Kembangkan Kebijakan Energi Keberlanjutan

Nasional
Soal Transaksional di Penilaian Opini WTP oleh BPK, Begini Kata Pengamat Kebijakan Publik

Soal Transaksional di Penilaian Opini WTP oleh BPK, Begini Kata Pengamat Kebijakan Publik

Nasional
Banyak Aturan Ditunda Usai Tuai Penolakan, Pemerintah Dinilai Sembrono dalam Membuat Kebijakan

Banyak Aturan Ditunda Usai Tuai Penolakan, Pemerintah Dinilai Sembrono dalam Membuat Kebijakan

Tren
02:44
Tapera dan Revisi UU TNI Jadi Polemik, Moeldoko Sebut Negara Tidak Anti Kritik

Tapera dan Revisi UU TNI Jadi Polemik, Moeldoko Sebut Negara Tidak Anti Kritik

video
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads