Menurut CSIS, pemerintah Indonesia kerap kali mengatur urusan kebijakan pangan dengan pendekatan kebijakan perdagangan, salah satunya tercermin melalui pembatasan impor. Padahal, dengan sistem pembatasan, menurut dia, sering kali memunculkan terjadinya pe

Menurut Koordinator Divisi dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas, kebijakan kompensasi penambahan koefisien lantai bangunan (KLB) harus diawasi secara ketat.

"Saya dengar-dengar sih memang gitu (di-PAW), tapi saya belum dapat suratnya. Belum tahu alasan PAW saya kenapa."

"Memang soal Pak Inggard itu, kami dari DPW Partai Nasdem Jakarta sudah mengusulkan untuk di-PAW saja. Kami usulkan kepada DPP karena yang memutuskan adalah pimpinan pusat," ujar Wibi .

Kalangan buruh memprotes sikap pemerintah yang sering kali memutuskan kebijakan tanpa pembahasan terlebih dulu dengan kalangan buruh. Alhasil, setiap tahun, buruh pun berunjuk rasa dengan tuntutan yang sama.