Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Indonesia Corruption Watch

Kasus Suap Bupati Ade Yasin, ICW Sentil BPK Tak Serius Benahi Internal
Kasus Suap Bupati Ade Yasin, ICW Sentil BPK Tak Serius Benahi Internal
ICW menyatakan BPK memang mempunyai kode etik, tetapi hukuman yang diberikan untuk mencegah auditor korupsi kurang berjalan baik.
Nasional
Pencopotan Brigjen Endar oleh KPK Dinilai Semena-mena jika Tanpa Alasan Jelas
Pencopotan Brigjen Endar oleh KPK Dinilai Semena-mena jika Tanpa Alasan Jelas
Pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari posisi Direktur Penyelidikan KPK dinilai semena-mena jika tanpa menyertakan alasan jelas.
Nasional
KPK Diminta Tak Sembarangan Kembalikan Brigjen Endar ke Polri
KPK Diminta Tak Sembarangan Kembalikan Brigjen Endar ke Polri
KPK diminta tidak sembarangan mengembalikan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke Polri tanpa alasan jelas.
Nasional
02:00
KPK Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan antara Alexander Marwata dan Rafael Alun
KPK Jamin Tak Ada Konflik Kepentingan antara Alexander Marwata dan Rafael Alun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi kekhawatiran Indonesia Corruption Watch (ICW) akan terjadinya potensi benturan kepentingan yang bisa terjadi dalam penyelidikan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
video
ICW Sebut Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Bisa Diusut dengan UU TPPU
ICW Sebut Kekayaan Tak Wajar Rafael Alun Bisa Diusut dengan UU TPPU
ICW menyebut kekayaan tak wajar eks pejabat Dirjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo, bisa diusut dengan menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang.
Nasional

All News

Kasus Harta Rafael Alun Trisambodo, LHKPN Masih Rentan Penyimpangan

Kasus Harta Rafael Alun Trisambodo, LHKPN Masih Rentan Penyimpangan

Nasional
Jokowi Janji Terus Berantas Korupsi, ICW: Tidak Sepenuhnya Konsisten

Jokowi Janji Terus Berantas Korupsi, ICW: Tidak Sepenuhnya Konsisten

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

ICW Sebut Usul Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diperiksa Kemunduran

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Nasional
Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Nasional
ICW Waspadai Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Jadi Celah Presiden 3 Periode

ICW Waspadai Wacana Jabatan Kades 9 Tahun Jadi Celah Presiden 3 Periode

Nasional
ICW Minta Mendagri Benahi Logika soal Usul Kepala Daerah Tak Diselidiki

ICW Minta Mendagri Benahi Logika soal Usul Kepala Daerah Tak Diselidiki

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Mendagri Minta Kepala Daerah Tak Diselidiki, ICW: Baca Data Korupsi Politik KPK

Nasional
OTT KPK Dinilai Penting Tutup Celah Korupsi Usai Digitalisasi Sistem

OTT KPK Dinilai Penting Tutup Celah Korupsi Usai Digitalisasi Sistem

Nasional
Data ICW: Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 33,6 Triliun

Data ICW: Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 33,6 Triliun

Data dan Fakta
ICW Desak KPK Segera Tahan Lukas Enembe supaya Penyidikan Efektif

ICW Desak KPK Segera Tahan Lukas Enembe supaya Penyidikan Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads