Warga mengatakan bahwa mereka telah mengadukan hal itu kepada Joko Widodo saat Joko Widodo atau Jokowi mencalonkan diri pada Pilpres 2014.

"Yang ngomong kayak gitu berarti orang goblok, apalagi kalau auditor yang ngomong, itu gobloknya minta ampun," kata Ahok.

Tanah yang diberikan, adalah tanah-tanah pemerintah daerah, kementerian, atau lembaga negara.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan penandatanganan perjanjian nota kesepahaman dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Perjanjian ini untuk memastikan aset-aset milik Kowani tidak beralih tangan.