Komite Akreditas Nasional mengatakan pada dasarnya masalah sertifikasi halal tergantung dari kesadaran masyarakat.

Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika harus aman dan halal untuk dikonsumsi masyarakat.

Bisakah sebenarnya sebuah ormas menarik sejumlah biaya dari masyarakat, termasuk Majelis Ulama Indonesia yang menetapkan dan menarik tarif sertifikasi halal?

Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, idealnya persoalan sertifikat halal tidak hanya diurusi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi juga perlu melibatkan pemerintah.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak perlu melaporkan pendapatannya dari proses sertifikasi halal. Menurut Suryadharma, posisi MUI seperti pihak swasta yang tidak memiliki tanggung jawab melaporkan dana kepada peme