Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tak hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara 18 tahun, denda Rp 1 miliar, dan pembayaran uang pengganti Rp 32 miliar, atas banding yang diajukan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengapresiasi keputusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) yang tidak mencabut hak politik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding menilai hak politik Irjen (Pol) Djoko Susilo telah dibatasi secara otomatis pasca keluarnya vonis hakim atas kasus korupsi dan pencucian uang proyek simulator ujian SIM.

Melalui amar putusannya, majelis hakim Tipikor menyatakan bahwa Djoko tetap memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih.

Ini alasan KPK yang menuntut agar hak politik Irjen Djoko Susilo dicabut.