Azriana, aktivis perempuan dari Jaringan Masyarakat Sipil Peduli Syariat (JMSPS) menyatakan prihatin Qanun Jinayat yang baru disahkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh pada rapat paripurna Sabtu (28/09/20014) lalu, mengabaikan hak-hak politik perempuan.

Tim jaksa KPK menuntut majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk mencabut hak Bupati Biak Yesaya Sombuk.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini Mashudi mengatakan, banyak orang yang baru sadar hak politiknya direnggut setelah Rancangan Undang-undang Pilkada disahkan. Hal ini terlihat dari banyaknya penolakan terh

Presiden terpilih Joko Widodo geram atas pengesahan RUU Pilkada bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jokowi meminta rakyat mencatat partai mana saja yang merebut hak politik rakyat.

KPK menghormati putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menolak tuntutan pencabutan hak politik Anas Urbaningrum.