Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Dikaji Ulang

Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025 Dinilai Perlu Dikaji Ulang
Kenaikan PPN 12 Persen pada 2025 Dinilai Perlu Dikaji Ulang
Pemerintah nampaknya harus mengkaji ulang rencana untuk menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025.
Whats New
Aturan Pembatasan Angkutan Barang Dinilai Perlu Dikaji Ulang
Aturan Pembatasan Angkutan Barang Dinilai Perlu Dikaji Ulang
Pembatasan angkutan barang saat mudik Lebaran dinilai dapat berdampak ke perekonomian nasional.
Whats New
02:08
Pengguna Bus Meningkat, One Way Arus Mudik Perlu Dikaji Ulang
Pengguna Bus Meningkat, One Way Arus Mudik Perlu Dikaji Ulang

Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mengadakan Survei Potensi Pergerakan Angkutan...

video
Pengguna Bus Meningkat, One Way Arus Mudik Perlu Dikaji Ulang
Pengguna Bus Meningkat, One Way Arus Mudik Perlu Dikaji Ulang
Perubahan kebiasaan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyediakan transportasi umum yang nyaman dan aman buat masyarakat.
Niaga
Pelaku Usaha dan Bappebti Satu Suara Minta Pajak Kripto Dikaji Ulang
Pelaku Usaha dan Bappebti Satu Suara Minta Pajak Kripto Dikaji Ulang
CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, pemberlakuan pajak kripto memberikan beban finansial yang sangat berat bagi para investor kripto.
Whats New

All News

Pungutan Pajak Pinjol Dinilai Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Pungutan Pajak Pinjol Dinilai Perlu Dikaji Ulang, Ini Alasannya

Whats New
Angka Backlog Rumah Bakal Dikaji Ulang, Jangan Sampai Bersifat Politis

Angka Backlog Rumah Bakal Dikaji Ulang, Jangan Sampai Bersifat Politis

Berita
Hanya

Hanya "Akal-akalan" Negara Maju, Bahlil Minta Pajak Minimum Global Dikaji Ulang

Whats New
03:11
Subsidi Angkutan Umum Kota Dikaji Ulang Kemenhub

Subsidi Angkutan Umum Kota Dikaji Ulang Kemenhub

video
Subsidi Angkutan Umum Kota Dikaji Ulang Kemenhub

Subsidi Angkutan Umum Kota Dikaji Ulang Kemenhub

Niaga
Soal Tambang dan Ekspor Pasir Laut di Kepri, Gubernur Ansar: Belum Dilakukan, Masih Dikaji Ulang

Soal Tambang dan Ekspor Pasir Laut di Kepri, Gubernur Ansar: Belum Dilakukan, Masih Dikaji Ulang

Regional
Kapolri Perintahkan Praktik

Kapolri Perintahkan Praktik "Angka 8" di Ujian SIM C Dikaji Ulang

Nasional
Pengamat Pariwisata Sebut Wacana Penghapusan WSBK Mandalika karena Kerugian Perlu Dikaji Ulang

Pengamat Pariwisata Sebut Wacana Penghapusan WSBK Mandalika karena Kerugian Perlu Dikaji Ulang

Regional
Banyak Peserta Tak Lulus, Jokowi Minta

Banyak Peserta Tak Lulus, Jokowi Minta "Passing Grade" Seleksi PPPK Dikaji Ulang

Nasional
KPAI Minta Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 05.30 di Kupang Dikaji Ulang, Dinilai Picu Pelanggaran Hak Anak

KPAI Minta Kebijakan Masuk Sekolah Pukul 05.30 di Kupang Dikaji Ulang, Dinilai Picu Pelanggaran Hak Anak

Regional
Siswa SMA di NTT Masuk Sekolah Pukul 05.00 Pagi, KPAI: Bakal Dievaluasi

Siswa SMA di NTT Masuk Sekolah Pukul 05.00 Pagi, KPAI: Bakal Dievaluasi

Tren
Soal Rencana Bangun JPO Dekat Skywalk Kebayoran, PSI DPRD DKI: Dikaji Ulang Efisiensinya

Soal Rencana Bangun JPO Dekat Skywalk Kebayoran, PSI DPRD DKI: Dikaji Ulang Efisiensinya

Megapolitan
Naik Sampai 40 Persen, Kenaikan Tarif Air Bersih Kota Tegal Diminta Dikaji Ulang

Naik Sampai 40 Persen, Kenaikan Tarif Air Bersih Kota Tegal Diminta Dikaji Ulang

Regional
Perludem Sebut Verifikasi Parpol Perlu Dikaji Ulang Usai Pemilu 2024

Perludem Sebut Verifikasi Parpol Perlu Dikaji Ulang Usai Pemilu 2024

Nasional
Ini Alasan Muhammadiyah Dukung Sistem Proporsional Terbuka Dikaji Ulang

Ini Alasan Muhammadiyah Dukung Sistem Proporsional Terbuka Dikaji Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads