Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

#Daerah

Pilkada Kota Semarang, PDI-P Buka Pendaftaran Bakal Calon Awal Mei
Pilkada Kota Semarang, PDI-P Buka Pendaftaran Bakal Calon Awal Mei
DPC PDI-P Kota Semarang akan mulai membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 2 Mei hingga 11 Mei 2024.
Regional
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah
Bandara Pahua Pohuwato merupakan bandara ke-25 dari 27 bandara yang telah dibangun sesuai arahan Jokowi untuk membangun bandara di Tanah Air.
Whats New
Ini Kata Pengamat Tata Kota Soal Kawasan Aglomerasi DKJ
Ini Kata Pengamat Tata Kota Soal Kawasan Aglomerasi DKJ
Tujuannya, agar rencana-rencana pengembangan kawasan aglomerasi bisa berjalan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Berita
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum
Cianjur Masuk Aglomerasi Jakarta karena Menunjang Kebutuhan Air Minum
Hal itulah yang kemudian menjadi alasan pemerintah dan DPR memasukkan Cianjur ke wilayah aglomerasi, sekaligus daerah penyangga Daerah Khusus Jakarta.
Megapolitan
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi
Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi DKJ Ditunjuk oleh Jokowi
Suhajar Diantoro menyampaikan, Dewan Kawasan Aglomerasi akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera setelah menandatangani UU DKJ.
Berita

All News

02:20
Beda Pendapat, Saldi Isra Menilai MK Harusnya Minta Pemilu Ulang Beberapa Daerah

Beda Pendapat, Saldi Isra Menilai MK Harusnya Minta Pemilu Ulang Beberapa Daerah

video
Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Pemda DKJ Berwenang Batasi Jumlah Kendaraan Milik Warga Jakarta

Megapolitan
Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Daerah yang Masuk Kawasan Aglomerasi DKJ Bisa Dapat Suntikan APBN

Berita
Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pembangunan di Jakarta Berbasis Kawasan Aglomerasi

Berita
02:46
Dissenting Opinion Hakim Enny Nurbaningsih: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Dissenting Opinion Hakim Enny Nurbaningsih: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

video

"Dissenting Opinion", Hakim Enny: MK Harusnya Perintahkan PSU di Beberapa Daerah

Nasional

"Dissenting Opinion", Saldi Isra: Harusnya MK Minta Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

Nasional
00:34
Saldi Isra: Seharusnya MK Perintahkan Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

Saldi Isra: Seharusnya MK Perintahkan Pemilu Ulang di Beberapa Daerah

video
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Tak Terburu-buru Nonaktifkan NIK Warga Jakarta di Daerah

Megapolitan
Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar

Presiden Jokowi Resmikan Inpres Jalan Daerah di Gorontalo Senilai Rp 161 Miliar

Regional
Lantik Tiga Penjabat Kepala Daerah di Jabar, Bey Ingatkan soal Netralitas ASN

Lantik Tiga Penjabat Kepala Daerah di Jabar, Bey Ingatkan soal Netralitas ASN

Bandung
PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

PKB Belum Tentukan Kandidat untuk Pilkada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Bupati dan Wali Kota Diminta Buat Rekening Kas Daerah di Bank Banten

Bupati dan Wali Kota Diminta Buat Rekening Kas Daerah di Bank Banten

Regional
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads